Soal perizinan, menurut perwakilan PT Wilmar di Tarakan, Ferdy Wijaya (Business Development Wilmar Group), pada bulan Juni lalu pihaknya sudah mengajukan izin lokasi ke pemerintah, namun hingga sekarang belum keluar izinnya. “Termasuk lahan untuk pendirian pabrik. Dari 100 hektare yang dibutuhkan, sudah 30 hektare dalam status pembebasan dan sisanya yakni sekitar 70 hektare, masih dalam tahap pengukuran dan izin dari pemerintah,” ungkap Ferdy, Senin (3/12).
Untuk diketahui, pabrik CPO tersebut nantinya akan mengolah pasokan hasil perkebunan sawit dari wilayah lain di Kalimantan Utara (Kaltara). Sementara, secara output produksi, pabrik ini akan menghasilkan semua turunan dari minyak sawit itu, seperti minyak goreng dan biodiesel berbahan baku minyak sawit. “(Hasil perkebunan sawit) semua daerah di Kalimantan Utara akan masuk ke Tarakan, sebagian untuk ekspor dan sebagian lagi untuk menyuplai kebutuhan minyak kelapa sawit di Kalimantan Timur,” ujar Ferdy.
Soal potensi pabrik ini kedepan, Ferdy mengklaim produksi kelapa sawit di wilayah Kalimantan Utara dalam dua tahun kedepan akan mengalami peningkatan. Ditambah lagi, daerah produsen kelapa sawit di wilayah Kalimantan Utara, rata-rata telah berproduksi selama 7 hingga 10 tahun, namun belum ada pabrik CPO di daerah sekitar yang dapat mengolah kelapa sawit tersebut. “Setiap bulan diperkirakan pabrik ini mampu mengolah hingga 500 ribu ton kelapa sawit yang dikirimkan oleh daerah penghasil sawit,” ulas Ferdy. Sementara untuk produksi CPO per bulannya, perusahaan yang berkantor di Medan dan Jakarta itu, diyakini Ferdy mampu menghasilkan 250 ton CPO untuk setiap kali pengiriman melalui kapal.
Ferdy menilai keberadaan pabrik CPO di Tarakan juga akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tarakan melalui pajak ekspor serta mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Tarakan. Terkait pembukaan lapangan kerja, untuk tahap pertama, pabrik ini akan merekrut sebanyak 50 pekerja, dan 300 pekerja lagi pada tahap dua.
Terpisah, staf Tata Pemerintahan yang turut meninjau lokasi, Herwansyah menjelaskan, bahwa pembicaraan sisa lokasi 70 hektare yang belum dibebaskan, akan dibahas dan dievaluasi oleh pemerintah kota. namun, Herwansyah enggan memastikan waktu kapan izin lokasi itu dikeluarkan. “Nanti rapatkan kembali lagi, dan kita berharap tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dapat memberikan masukannya,” tukasnya.(*/asm/ndy/fuz/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menkeu Pastikan Harga BBM Subsidi Tak Dinaikkan
Redaktur : Tim Redaksi