jpnn.com - JAKARTA - Anggaran di Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri (KDH-KLN) DKI kembali menuai kritik pedas. Setelah anggaran naskah pidato, kini giliran dana jamuan makan resmi di Balai Kota yang jadi bahan kritikan.
Pasalnya, Pemprov DKI menganggarkan dana sebesar Rp 6,6 miliar setahun. Anggota DPRD DKI Jakarta Syarif mengatakan, anggaran jamuan resmi sebesar Rp 6,6 miliar itu perlu diefisiensi. "Itu kan pemborosan," kata dia saat dihubungi, Jumat (11/9).
BACA JUGA: Lah.. Ahok kok Malah Minta Dibikin Bingung?
Dalam program kegiatan Biro KDH-KLN telah ditargetkan ada 600 acara dalam setahun. Jika dihitung, satu acara menghabiskan dana sekitar Rp 11 juta. Namun, Syarif meragukan jumlah acara resmi di Balai Kota bisa mencapai jumlah tersebut.
"Fantastis sekali setahun 600 acara, kan setahun hari efektif kerja 250 hari, ini kok bisa 600 acara? Apa dalam satu hari ada 2-3 kali jamuan?" ucap Syarif.
BACA JUGA: Ahok: Jadi Gubernur Nggak Usah Pintar
Politikus Partai Gerindra itu meminta Pemerintah Provinsi DKI menyesuaikan anggaran tersebut. "Saya ingin bantu Pak Ahok nih buat efisiensi dan akuntabilitas APBD kita," ujar Syarif. (gil/jpnn)
BACA JUGA: Sapi Seharga Rp 400 Juta Sudah Terjual
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ahok Desak Kemenhub Lelang Operator LRT
Redaktur : Tim Redaksi