Kejanggalan itu berasal dari proyek pengadaan buku profil Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag). Perlu diketahui, APBD menggelontorkan dana sebesar Rp151.530.000 hanya untuk pembuatan buku profil Diskoperindag sebanyak 50 buku. Artinya, satu buku dihargai sekitar Rp3 juta. Sebuah angka fantastis untuk pembuatan buku profil sebuah satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
“Kami juga jadi penasaran dengan bentuk isi dari buku tersebut. Karena satu buku seharga Rp3 juta itu masih awam di telinga kami. Apalagi masyarakat,” jelas Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Bogor, Iwan Setiawan, kemarin. Ketika ditanya mengapa anggaran buku profil itu bisa lolos di Badan Anggaran DPRD" Iwan mengakui kesalahannya. Dia beralasan, jajarannya saat itu memang lebih fokus dalam merancang target pendapatan daerah.
“Kami tidak bisa detail. Karena ada hal lain yang lebih penting (target pencapaian pendapatan,red) untuk kami selesaikan waktu itu,” cetus Iwan. Dari alasan yang diterima Komisi B, diskoperindag menjabarkan bahwa biaya konsultan menyedot anggaran cukup banyak di proyek pengadaan buku ini. Parahnya, hingga jelang akhir tahun ini, anggaran untuk kegiatan itu baru terserap Rp32.697.000, atau 21,58 persen dari total dana yang dianggarkan. Buku yang telah selesai cetak mencapai 30 buah.
“Karena sudah berjalan, jadi saat ini kami hanya ingin tahu hasil dari proyek ini,” tukas Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bogor ini. Di lain pihak, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor, Tb Lutfie Syam berkenan memberikan penjelasan.
Dihubungi kemarin, Lutfie mengakui adanya kegiatan pembuatan buku profil di setiap SKPD. Namun, jumlah dan nominal pembuatannya tergantung pada kebutuhan masing-masing SKPD. “Buku profil memang ada di setiap SKPD dan dibuat per tahun. Isinya tergantung Tupoksi masing-masing SKPD,” paparnya.
Luftie menjelaskan, kebutuhan membuat buku profil adalah untuk sosialisasi dan informasi publik atas segala hal yang menjadi kewenangan dan perhatian Tupoksi masing-masing SKPD. Ia menyontohkan pada Diskominfo, perlu adanya informasi tentang Kabupaten Bogor secara keseluruhan dan umum kepada masyarakat luas. Hal ini berguna untuk menjaring investor dan pelbagai keperluan lainnya.
Sementara itu, menanggapi tingginya harga per satu buku, Lutfie menjelaskan bahwa ada kemungkinan nomimal (Rp3 juta/ buku) bukan hanya untuk proses pencetakannya saja. Ia menduga, jumlah tersebut sudah termasuk ongkos berbagai keperluan selama dalam pembuatan buku.
Semisal analisis data, survei hingga pengumpulan data-data penunjang lainnya. Terlebih, berbeda dengan data statistik yang di-up date beberapa tahun sekali, buku profil terus dirubah tiap tahunnya mengikuti perkembangan di lapangan yang cukup dinamis.
“Kalau nominalnya saya tidak tahu. Apakah mungkin itu edisi lux (mewah) atau bisa jadi mungkin kaitannya tidak hanya cetak tapi penghimpunanan data. Tiap tahun berubah, seperti UKM-UKM di Bogor apakah bertambah atau berkurang. Belum lagi ditambah segala informasi penunjang lainnnya,” kata dia.
Adanya buku profil, imbuh Lutfie, sangat diperlukan sebagai salah satu acuan pendukung untuk pendukung Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati. Dalam pembuatannya, buku profil juga tak jarang melibatkan pihak eksternal yakni para konsultan di masing-masing bidang. Sehingga, yang perlu diperdalam pada evaluasi adalah detil dari proses pembuatan buku tersebut.
“Buku ini menjadi pentung untuk media informasi. Semisal pada Dinas Pariwisata, ada potensi yang belum tergali dan sangat membutuhkan investor. Memang tidak jauh dengan data pada Badan Statistik, tapi buku profil didukung visual dan di-up date setahun sekali,” tukasnya.(RB/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Euforia Obama Ala Jokowi
Redaktur : Tim Redaksi