Wuih..Proyek KA Cepat Bikin Harga Tanah Melambung

Warga Terdampak Pengin Cepat Diborong

Senin, 11 April 2016 – 06:08 WIB
Presiden Joko Widodo saat meninjau groundbreaking kereta cepat Jakarta-Bandung di perkebunan Maswati, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Kamis (21/1). Foto: Natalia/JPNN.com

jpnn.com - CIKALONGWETAN - Harga tanah di daerah Cikalongwetan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat belakangan ini terus melonjak. Tren tersebut bermula sejak Presiden Joko Widodo melakukan groundbreaking proyek kereta cepat Jakarta-Bandung di Perkebunan Maswati, Cikalongwetan beberapa waktu lalu.

Ketua Karang Taruna Desa Rende, Kecamatan Cikalongwetan Fitriana mengatakan, harga tanah di daerahnya yang sebelum groundbreaking per patok (400 meter) hanya Rp 15 juta, kini jadi Rp 60 juta. Menurut dia, di Desa Rende sendiri kemungkinan ada sekitar 300 kepala keluarga (KK) yang bakal terkena dampak dari megaproyek KA cepat

BACA JUGA: Parah! Ini Akibatnya Asyik Main HP di Mobil

"Memang harga tanah langsung naik dengan rencana proyek ini," kata dia kepada wartawan di Cikalongwetan Minggu (10/4).

Melonjaknya harga tanah ini tampaknya membuat warga bergairah. Mereka, lanjut Fitriana, sudah tidak sabar menunggu kejelasan dari pemerintah provinsi dan PT Kereta Cepat Indonesia Cina tentang jadwal pembebasan tanah. "Karena warga juga ingin secepatnya dibebaskan," katanya.

BACA JUGA: Cara Semen Indonesia Tingkatkan Kompetensi Tenaga Konstruksi

Hal senada diungkapkan Agus Erik selaku wakil ketua Forum Silaturahmi Masyarakat Cikalongwetan Bersatu. Menurut Agus, sekarang banyak warga berpotensi terdampak yang sebelumnya hanya memiliki sertifikat tanah berupa blangko, mulai bergegas mengurus surat-surat akte tanahnya. 

"Pada intinya kami dari masyarakat mendukung pembangunan proyek ini. Jangan sampai ada pihak-pihak yang mengganggu untuk pembangunan kepentingan masyarakat," katanya.

BACA JUGA: Dua Bocah Tenggelam di Kolam, Hotel hanya Bungkam

Sementara itu, Pengamat Sosial Garlika Martanegara mengatakan, proyek kereta cepat yang merupakan program pemerintah pusat walau bagaimanapun tidak bisa ditolak. Justru dukungan dari masyarakat sangat diperlukan.  "Sekarang tinggal bagaimana pihak PT KCIC melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama masyarakat yang terkena pembebasan lahan," katanya. (drx/dil/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pak Jaksa Mulai Temukan Penyelewengan Dana Desa


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler