Yakin Pertemuan Bukan Sekadar Bahas Mundurnya Hatta

Selasa, 13 Mei 2014 – 13:15 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Rencana pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan capres dari PDI Perjuangan Joko Widodo, yang disusul bertemu dengan Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Hatta Rajasa, mendapat tanggapan miring dari pengamat.

Ini terkait dengan pertemuan yang digelar di Kantor Kepresidenan. Pengamat politik yang juga Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin mencurigai, pertemuan tersebut bakal menjadi ajang lobi-lobi politik terkait pencapresan.

BACA JUGA: SBY Bertemu Jokowi, Stafsus: Semoga Ini Awal yang Baik

Menurut Said, Kantor Kepresidenan mestinya hanya untuk membahas urusan negara, bukan urusan lobi-lobi politik praktis.

"Saya khawatir SBY tidak bisa membedakan kapan dirinya menjalankan tugas sebagai Presiden dan kapan dalam posisi sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Kalau mau membahas koalisi, jangan di Istana Presiden," ujar Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin, di Jakarta, Selasa (13/5).

BACA JUGA: Deklarasi Hatta Setelah Kantongi Izin SBY

Menurut Said, kemungkinan SBY memanfaatkan pertemuan dengan Jokowi dan Hatta ini untuk membahas soal koalisi cuku besar. Pasalnya, Partai Demokrat menurutnya  tengah galau, lantaran PPP, PAN, dan PKS telah bergabung ke Gerindra.

"Demokrat mungkin saja panik karena praktis sekarang tinggal mereka dan Golkar saja yang belum memastikan langkah menuju Pilpres. Jadi mungkin saja dengan Jokowi nanti, SBY juga akan membahas soal peluang koalisi," katanya.

BACA JUGA: Susi Tur Pernah Bertemu Ratu Atut

Apalagi Jokowi,  kata Said, menjadi semacam perantara bagi SBY untuk berkomunikasi dengan Ketua Umum  PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

"Begitupun dengan Hatta yang infonya akan datang bersama Prabowo. Nah, ini semakin menguatkan dugaan pertemuan hari ini bungkusnya saja permintaan izin Jokowi dan permohonan mundur Hatta. Padahal isinya soal penjajakan koalisi," katanya.

Alasan Said cukup sederhana. Karena jika ditinjau dari sisi aturan, tidak ada yang istimewa dalam pengajuan izin cuti Jokowi dari tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta. Demikian juga dengan permohonan pengunduran diri Hatta kepada Presiden. (gir/jpnn)

 

BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Garap Delapan Pegawai Kementerian ESDM


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler