jpnn.com, JAKARTA - Direktur PKP Berdikari Arimbi Heroepoetri menilai Presiden Joko Widodo telah meletakkan dasar yang kuat untuk pemenuhan hak rakyat atas pembangunan. Menurutnya, presiden yang beken disapa dengan panggilan Jokowi itu melaksanakan pembangunan yang dilandasi hak bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi, berkontribusi, serta menikmati hasilnya.
Arimbi mengatakan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan Resolusi Nomor 41/128 pada 4 Desember 1986. Merujuk resolusi itu maka HAM menjadi basis pembangunan.
BACA JUGA: Bagi Tugas saat Debat Capres, Ini Bagian Maruf Amin
Menurut Arimbi, ada sejumlah prestasi yang ditorehkan Jokowi terkait pembangunan berbasis hak atas pembangunan. “Setidaknya ada empat program di era Jokowi sebagai penerapan hak atas pembangunan, yaitu BBM satu harga, perhutanan sosial, dana desa dan penguatan kawasan perbatasan,” ujarnya melalui layanan pesan ke media, Kamis (17/1).
Peraih gelar magister hukum itu menuturkan, dengan adanya program BBM satu harga maka Pertamina menyediakan 112 titik distribusi bagi masyarakat di wilayah terluar, terdepan dan terpencil (3T). Menurut Arimbi, masyarakat yang mendiami kawasan 3T menikmati manfaat program BBM satu harga.
BACA JUGA: Rencana Polantas demi Kelancaran Rute Peserta Debat Pilpres
Arimbi Heroepoetri. Foto: dokumentasi pribadi for JPNN
Selanjutnya soal program perhutanan sosial, tutur Arimbi, merupakan bentuk upaya pemerintah mengikis ketimpangan dalam penguasaan hutan. Hingga 2017, pelepasan hutan untuk masyarakat hanya 12 persen, sedangkan bagi perusahaan mencapai 88 persen.
BACA JUGA: Tim Prabowo Sebut Kubu Jokowi Galau Berlebihan
Namun, melalui reforma agraria maka pelepasan hutan untuk masyarakat meningkat menjadi 38- 41 persen. Adapun hutan untuk swasta turun menjadi di kisaran 59-62 persen.
Program lainnya adalah dana desa. Menurut Arimbo, program itu telah berhasil menekan angka kemiskinan di wilayah perdesaan.
“Lebih dari 5.000 desa yang merasakan manfaat program dana desa dengan total dana yang dikucurkan Rp 187 triliun,” katanya.
Terakhir adalah program penguatan perbatasan. Arimbi mengatakan, pembangunan tak lagi terpusat di perkotaan, teta[i juga menjangkau wilayah pelosok.
“Jalan-jalan di pelosok dibangun, pos-pos perbatasan dibangun megah, ada bandara di pulau terdepan. Pemerintahan Presiden Jokowi yang berorientasi membangun poros maritim dunia telah menetapkan 111 pulau kecil terdepan lewat Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017,” sebutnya.
Karena itu Arimbi menegaskan, Jokowi sudah memulai kerja di bidang HAM yang manfaatnya sudah dirasakan. Menurutnya, saat ini yang diperlukan adalah keberlanjutan program itu sebagaimana visi misi duet Joko Widodo - KH Ma’ruf Amin yang berjudul Meneruskan Jalan Perubahan untuk Indonesia Maju.
“Kerja di bidang HAM yang memanusiakan sudah dimulai, namun belum selesai apalagi sempurna. Karena itu tidak boleh terhenti di tengah jalan karena akan bermuara kepada kesejahteraan dan martabat warga,” harapnya.(jpg/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Debat Capres: Jokowi dan Kiai Ma’ruf Datang Sendiri-Sendiri?
Redaktur : Tim Redaksi