jpnn.com - JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly memastikan pemerintah tidak pernah memiliki rencana membuat Peraturan Presiden (perpres) untuk Golkar seperti yang diberitakan media massa Selasa (17/3) kemarin.
Menurutnya, perpres yang dimaksudnya adalah untuk konteks isu yang berbeda. Yaitu isu mengenai rencana pembebasan visa untuk Tiongkok.
BACA JUGA: Tes CAT Bikin Honorer K2 Galau
"Perpres itu bukan untuk Golkar. Masa untuk masalah Golkar pakai Perpres," ujarnya saat dihubungi wartawan.
Kabar rencana penerbitan perpres itu muncul dari wawancara media dengan Yasonna di Istana Kepresidenan, Selasa (17/3) kemarin. Saat ditanya kapan akan mengesahkan kepengurusan Golkar, Yasonna menjawab sudah melaporkan ke presiden dan perpresnya akan dikeluarkan dalam waktu dekat.
BACA JUGA: Pelawak Srimulat Semangati Tessy Hadapi Sidang Perdana
Atas kesalahpahaman ini, Yasonna kembali menegaskan pembicaraannya terkait dua isu yang berbeda. Ia juga memastikan presiden tidak akan ikut campur dalam pengesahan kepengurusan partai berlambang pohon beringin tersebut.
"Kalau untuk masalah Golkar, saya hanya lapor. Tapi untuk segala tanggung jawab, ada pada saya," tandasnya. (flo/jpnn)
BACA JUGA: Polri Masih Kaji Video ISIS Latih Anak-anak
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lagi, Menteri Yuddy Segera Bubarkan Sejumlah Lembaga Non Struktural
Redaktur : Tim Redaksi