jpnn.com - JAKARTA - Direktur Centre for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mendorong DPRD DKI Jakarta sesegera mungkin meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit terhadap anggaran Yayasan Ahok Center.
Pasalnya, besaran dana yang masuk ke yayasan yang didirikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), sejak menjadi wakil gubernur DKI Jakarta, tahun 2012 lalu, dinilai sangat tidak wajar. Mengingat jumlahnya yang mencapai hingga triliunan rupiah.
BACA JUGA: Ini Kejanggalan Proyek UPS di DKI Versi ICW
“Kenapa (pengembang) itu ngasihnya ke Ahok Center, dan kenapa dana CSR (corporate social responsibility, red) masuk ke Ahok Center? Ini kan penting untuk dicari tahu terlebih dahulu. Untuk mengungkap kebenaran masalah itu, lebih baik DPRD mengundang BPKP melakukan audit investigasi," ujarnya, Senin (9/3).
Menurut Uchok, sikap mengundang BPKP jauh lebih tepat, daripada DPRD hanya sekadar mewacanakan persoalan tersebut. Langkah ini menurutnya dapat membuka persoalan menjadi terang benerang. Apakah benar dana diperoleh karena memanfaatkan Ahok, atau dengan cara-cara yang diperbolehkan menurut ketentuan undang-undang.
BACA JUGA: ‎Wagub Djarot Berharap DKI Tetap Bisa Gunakan APBD 2015
“Jadi saya kira DPRD perlu segera mengundang BPKP dan melakukan audit. Ini lebih baik,"ujarnya.
Sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta, M Sanusi, mengungkapkan Ahok mendirikan Ahok Center sejak tahun 2012. Anehnya, yayasan tersebut kini sudah mengantongi dana hingga triliunan rupiah. Diduga, Ahok memanfaatkan pengaruh dari jabatannya, sehingga dana sebesar itu mengalir ke yayasan tersebut.
BACA JUGA: Polisi Dalami Saksi dan Dokumen Proyek UPS sebelum Sasar DPRD
Karena itu politikus dari Partai Gerindra tersebut meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera melakukan audit terhadap keuangan Ahok Center. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ahok Diserang DBD, Balai Kota Dikepung Asap
Redaktur : Tim Redaksi