jpnn.com, JAKARTA - Masyarakat Indonesia diimbau menjaga perdamaian serta tidak mudah terprovokasi untuk melakukan kekerasan terkait krisis Yerusalem.
“Masyarakat harus melihat bahwa masalah Yerusalem ini adalah seolah-olah persetujuan sebuah pemerintahan yang mengambil secara tidak sah tanah orang lain. Jadi, ini yang kita bilang sebagai bentuk penjajahan. Ini masalah yang kita semua harus perangi yaitu orang yang punya hak atas tanah namun tiba tiba diambil. Menurut konstitusi, kita namanya penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi ini,” ujar Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, Kamis (14/12).
BACA JUGA: Mesra dengan Israel, India Tak Peduli Nasib Palestina
Menurut peraih gelar Doctor of Philosophy (PhD) dari University of Nottingham, Inggris ini, kalau masalah Yerusalem ini dikaitkan dengan agama, tentunya negara-negara nonmuslim besar lain seperti Prancis, Tiongkok, Inggris, Rusia tidak akan bersuara keras.
Kalau masalah agama, imbuh dia, harusnya negara-negara di Timur Tengah sepakat satu suara, tapi nyatanya tidak.
BACA JUGA: Tak Hadiri KTT OKI, Raja Salman Bilang Begini Soal Yerusalem
“Bahkan negara nonmuslim seperti Prancis, Tiongkok, Inggris, dan Rusia menentang kebijakan Trump tersebut. Jadi, ini bukan masalah agama. Masyarakat juga harus menyadari jangan mau terpecah dan harus bisa damai menyikapi masalah ini,” tegas Hikmahanto.
Dia mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak ‘termakan’ dengan provokasi negatif seperti ajakan untuk membenci terhadap hal-hal yang berhubungan dengan Amerika Serikat (AS).
BACA JUGA: OKI Putuskan Klaim Trump Atas Yerusalem Batal Demi Hukum
“Kita sebagai rakyat Indonesia jangan menimpakan kemarahan kita terhadap warga AS atau hal hal yang berbau AS. Justru kita harus merangkul mereka karena rakyat AS adalah yang paling berdaulat sehingga mereka bisa memblok kebijakan presidennya untuk memindahkan kedubesnya dari Tel Aviv ke Yerusalem,” terangnya.
Selain itu, sambung dia, keputusan Trump ini dinilai bisa menjadi bumerang. Pasalnya, langkah bisa menjadikan AS sebagai target kemarahan dari negara-negara yang menolak.
Karena itu, masyarakat Indonesia harus fokus memilah siapa sebenarnya harus dihadapi.
“Sekali lagi, bukan rakyat Amerika, bukan hal-hal kepentingan Amerika, tetapi kebijakan Presiden Donald Trump itu sendiri yang dapat membahayakan bangsa dan warganya,” ujar pria kelahiran Jakarta, 25 November 1965 ini.
Dia menegaskan, sejatinya tidak terjadi dampak yang signifikan terkait pemindahan kedubes AS tersebut dalam mencari solusi perdamaian dan kemerdekaan di Palestina.
Apalagi, penolakan ini terjadi di mana-mana oleh semua kepala negara.
“Tidak hanya negara-negara di Timur Tengah. Tidak hanya negara-negara yang berpenduduk muslim besar. Semua negara seperti Rusia, Tiongkok, Inggris, Prancis dan lain sebagainya bersuara menentang kebijakan Trump tersebut,” pungkas Hikhamahanto. (jos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menko PMK Sesalkan Beredarnya Buku Yerusalem Ibu Kota Israel
Redaktur & Reporter : Ragil