jpnn.com - JAKARTA – Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi meminta pemerintah tidak hanya sekadar hadir dalam konflik transportasi konvensional versus transportasi berbasis online. Kehadiran pemerintah hendaknya bersama DPR memberikan solusi konkrit.
“Pemerintah dan DPR harus segera hadir dengan cara merevisi UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta UU terkait lainnya,” kata Tulus di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (17/3).
BACA JUGA: Punya Sense of Social dan Bahasa Gaul, Kemenpar Dekati Blogger
Menurutnya, selama proses revisi UU berlangsung, pemerintah harus memastikan bahwa transportasi berbasis online seperti GRABTAXI dan Uber tunduk kepada regulasi yang masih berlaku.
Kalau transportasi berbasis online ini dibiarkan lebih lama beroperasi lanjutnya, bisa mematikan transportasi konvensional yang selama ini tunduk kepada aturan berlaku.
BACA JUGA: Asyik! 22 Maret Garuda Terbang Perdana Jakarta-Silangit
Selain itu, Tulus juga memahami penyebab relatif murahnya biaya transportasi berbasis online dibanding konvensional. "Terang saja GRABTAXI dan sejenisnya lebih murah karena tidak bayar pajak, retribusi dan pungtan lainnya," kata dia.
Karena itu, Tulus menilai tidak relevan membandingkan transportasi konvensional dengan berbasis online. “Kalau pemerintah ingin transportasi konvesional murah, jangan tarik pajak, retribusinya dan pungutan lainnya. Pasti jadi murah biayanya,” katanya.(fas/jpnn)
BACA JUGA: OSO Siapkan Sosialisasi 4 Pilar MPR untuk Artis
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pulangkan Eks Gafatar Gampang, Cuci Otaknya yang Susah
Redaktur : Tim Redaksi