jpnn.com, JAYAPURA - Isu pemekaran daerah otonomi baru (DOB) di Papua menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Tidak sedikit masyarakat yang pro dan kontra perihal pemekaran itu.
Beberapa hari sebelumnya, solidaritas mahasiswa dan masyarakat di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayawijaya menggelar demonstrasi penolakan atas rencana pemekaran tersebut.
BACA JUGA: Satu Mahasiswa Papua yang Demo di Kemendagri Belum Dipulangkan, Ini Alasannya Â
Massa aksi menilai lahirnya DOB buka keputusan tepat bagi kesejahteraan masyarakat akan tetapi menjadi “bom waktu” yang menggerus eksistensi OAP di masa yang akan datang.
Wakil Ketua DPRP, Yunus Wonda, mengatakan sumber daya manusia dan infrastruktur daerah belum sepenuhnya siap untuk menerima kebijakan pemekaran.
BACA JUGA: Polisi Gadungan Berpangkat Ipda Ditangkap saat Bersama Wanita, Tuh Tampangnya
Akibatnya, masyarakat asli Papua hanya akan menjadi penonton dan objek pembangunan.
“Lahirnya DOB di Tanah Papua hanya akan makin memarjinalisasi orang asli Papua yang sejak puluhan tahun cenderung terabaikan dalam proses pembangunan," ujar Yunus Jumat (11/3) pagi.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua dan Papua Barat Frits Ramandei menyebutkan kebijakan pemekaran harus dipertimbangkan dengan matang.
Bahkan kata dia korelasi efektif antara kebijakan pemekaran dan upaya maksimal untuk merespons berbagai isu pelanggaran HAM di Papua.
“Pemekaran wilayah harus menjadi bagian daripada solusi persoalan HAM, bukan memantik persoalan-persoalan baru di masa yang akan datang,” ujar ketika dihubungi melalui sambungan telepon seluler, Jumat (11/3).
Sementara itu Ketua Komite II DPD RI, Yorrys Raweyai ketika ditemui menyebutkan langkah kongkrit ditengah isu hangat ini ialah komunikasi aktif pemerintah dengan masyarakat.
Menurut Yorrys, pemerintah pusat maupun masyarakat Papua sesungguhnya berkeinginan sama, yakni menghadirkan tatanan kehidupan yang lebih baik dari masa lalu yang terabaikan.
“Diperlukan kesamaan visi dan paradigma tentang bagaimana melihat persoalan secara komprehensif, sehingga tidak timbul pro dan kontra," ucapnya.
Yorrys justru memandang pentingnya saat ini untuk berfokus pada penyusunan Perdasi dan Perdasus yang merupakan turunan dari PP yang telah dihasilkan oleh Pemerintah Pusat.
Keduanya pun merupakan rentang kendali bagi masyarakat dan pemerintah untuk secara bersama melihat perkembangan lanjutan dari berbagai hasil kebijakan.
Yorrys memahami bahwa perubahan kebijakan ini tidaklah mudah dilakukan. Akan banyak pro dan kontra, tetapi semuanya harus didialogkan dengan komprehensif.
“Memang pelik dan ruwet. Namun tanpa kesadaran dan komunikasi aktif dan intens, kita hanya akan melahirkan persoalan baru dan, rakyat Papua lah yang akan menjadi korban,” pungkas Yorrys. (mcr30/jpnn)
Redaktur : Budi
Reporter : Ridwan Sangaji