jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah kembali menyerahkan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 505 pemerintah kabupaten/kota. Tahun lalu hanya dua daerah yang meraih nilai B, kali ini bertambah menjadi 11 kabupaten/kota yang mendapat B.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi mengatakan, kinerja dan kerja keras aparatur negara harus terarah pada pencapaian tujuan negara, yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat.
BACA JUGA: Miras Oplosan, Alkohol 96 Persen yang Mudah Terbakar
"Ini membutuhkan perubahan pola pikir yang sangat radikal. Aparatur negara harus mampu mengubah mental priyayi menjadi pelayan. Dari sebelumnya biasa dilayani menjadi melayani masyarakat," ujarnya ketika menyerahkan hasil LAKIP kabupaten/kota di Gedung Balai Kartini, Senin (8/12).
Yuddy menyampaikan, pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mewujudkan aparatur negara yang bersih dan bebas dari KKN, kompeten dan akuntabel serta mampu melayani masyarakat.
BACA JUGA: Golkar Pikir Ulang Tolak Pilkada Langsung
"Tanpa reformasi menyeluruh, pelayanan publik yang baik sulit terwujud, investasi terhambat, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat juga terkendala," imbuhnya.
Dia menambahkan, untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik harus berorientasi hasil. Orientasi input yang berfokus pada besaran penyerapan anggaran yang terjadi saat ini dan harus ditinggalkan.
BACA JUGA: SOKSI: Munas di Bali Lebih Berkekuatan Hukum
"Kini eranya fokus pada kemaslahatan masyarakat, yaitu upaya untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai kebutuhan masyarakat.(esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bamsoet: Di Ancol itu Munas Oplosan
Redaktur : Tim Redaksi