JAKARTA - Kuasa hukum sekaligus Ketua Majelis Dewan Syuro Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Iza Mahendra, menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) benar-benar bertindak teledor dan tidak profesional.
Karena penunjukan Adnan Buyung Nasution menjadi Kuasa Hukum KPU dalam mediasi gugatan sengketa Pemilu di Badan Pengawas Pemilu, tanpa disertai surat kuasa.
"Ko bisa Pak Buyung yang sangat lihai dalam hal beracara mau menerima perintah KPU tanpa dibarengi suarat kuasa hukum?," ujarnya di sela-sela mediasi di Gedung Bawaslu, di Jakarta, Senin (21/1) malam.
Menurut Yusril, KPU benar-benar tidak elegan menghadapi PBB, karena menggunakan kuasa hukum sebatas tameng untuk berdebat tanpa mediasi yang jelas.
"Ketidakprofesionalannya sangat terlihat. Pak Buyung jadi kuasa hukum hanya untuk menghadapi PDK bukan PBB," jelasnya.
Atas kondisi ini, sidang mediasi yang digelar atas gugatan PBB karena sebelumnya KPU menyatakan parpol tersebut tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2014, menjadi terhambat. Kedua pengacara handal tersebut terus meributkan keabsahan status kuasa hukum.
Mereka ngotot dengan dalil pembenaran masing-masing. Akhirnya suasana sidang yang sedianya digelar tertutup, mendadak ramai karena PBB selaku pemohon, maupun KPU selaku termohon, saling adu argumentasi dengan sanggahan masing-masing.
"KPU telah melakukan ilegal dalam admnistrasi sengketa antar parpol," kata Yusril.
Sementara itu secara terpisah, Adnan Buyung Nasution juga mengakui dirinya dipermalukan KPU, karena tanpa diberikan identitas yang jelas antara perintah dan pelaksanaan sistem beracara.
"Saya malu kalau begini, KPU memang tidak profesional. Mediasi kaya begini tidak akan menyelesaikan masalah. KPU seharusnya jangan bawa saya dalam ranah seperti ini, apa maksudnya?," terangnya.
Seharusnya kata Buyung, KPU cukup menyerahkan sengketa Parpol ke Bawaslu dan tidak perlu menggunakan upaya musyawarah. "Hal ini kan bisa selesai bila KPU memahami keberatan Parpol, tinggal beri penjelasan," ucapnya sambil berlalu.
Sidang mediasi ini digelar sebagai langkah awal atas gugatan partai politik yang tidak puas dengan keputusan KPU, Selasa (8/1) dini hari lalu. Dalam rapat pleno tersebut, KPU memutuskan 10 parpol sebagai peserta Pemilu 2014, sementara 24 partai lainnya termasuk PBB dinyatakan tidak memenuhi syarat.
Jika dalam mediasi tidak dihasilkan kesepakatan, maka langkah selanjutnya Bawaslu akan menggelar sidang ajudikasi. Jika masing-masing pihak baik KPU maupun parpol tidak puas dengan keputusan Bawaslu, barulah kasus dapat dibawa ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN).(gir/jpnn)
Karena penunjukan Adnan Buyung Nasution menjadi Kuasa Hukum KPU dalam mediasi gugatan sengketa Pemilu di Badan Pengawas Pemilu, tanpa disertai surat kuasa.
"Ko bisa Pak Buyung yang sangat lihai dalam hal beracara mau menerima perintah KPU tanpa dibarengi suarat kuasa hukum?," ujarnya di sela-sela mediasi di Gedung Bawaslu, di Jakarta, Senin (21/1) malam.
Menurut Yusril, KPU benar-benar tidak elegan menghadapi PBB, karena menggunakan kuasa hukum sebatas tameng untuk berdebat tanpa mediasi yang jelas.
"Ketidakprofesionalannya sangat terlihat. Pak Buyung jadi kuasa hukum hanya untuk menghadapi PDK bukan PBB," jelasnya.
Atas kondisi ini, sidang mediasi yang digelar atas gugatan PBB karena sebelumnya KPU menyatakan parpol tersebut tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2014, menjadi terhambat. Kedua pengacara handal tersebut terus meributkan keabsahan status kuasa hukum.
Mereka ngotot dengan dalil pembenaran masing-masing. Akhirnya suasana sidang yang sedianya digelar tertutup, mendadak ramai karena PBB selaku pemohon, maupun KPU selaku termohon, saling adu argumentasi dengan sanggahan masing-masing.
"KPU telah melakukan ilegal dalam admnistrasi sengketa antar parpol," kata Yusril.
Sementara itu secara terpisah, Adnan Buyung Nasution juga mengakui dirinya dipermalukan KPU, karena tanpa diberikan identitas yang jelas antara perintah dan pelaksanaan sistem beracara.
"Saya malu kalau begini, KPU memang tidak profesional. Mediasi kaya begini tidak akan menyelesaikan masalah. KPU seharusnya jangan bawa saya dalam ranah seperti ini, apa maksudnya?," terangnya.
Seharusnya kata Buyung, KPU cukup menyerahkan sengketa Parpol ke Bawaslu dan tidak perlu menggunakan upaya musyawarah. "Hal ini kan bisa selesai bila KPU memahami keberatan Parpol, tinggal beri penjelasan," ucapnya sambil berlalu.
Sidang mediasi ini digelar sebagai langkah awal atas gugatan partai politik yang tidak puas dengan keputusan KPU, Selasa (8/1) dini hari lalu. Dalam rapat pleno tersebut, KPU memutuskan 10 parpol sebagai peserta Pemilu 2014, sementara 24 partai lainnya termasuk PBB dinyatakan tidak memenuhi syarat.
Jika dalam mediasi tidak dihasilkan kesepakatan, maka langkah selanjutnya Bawaslu akan menggelar sidang ajudikasi. Jika masing-masing pihak baik KPU maupun parpol tidak puas dengan keputusan Bawaslu, barulah kasus dapat dibawa ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN).(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 43 Pilkada Dimajukan, Perpu Disiapkan
Redaktur : Tim Redaksi