JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra memastikan Susno Duadji masih memiliki langkah hukum, guna mengatasi persoalan yang dihadapi. Namun untuk saat ini, ia menyarankan mantan Kabareskim Mabes Polri tersebut untuk mengambil sikap cooling down terlebih dahulu.
“Dalam mencari keadilan, tentu masih ada yang bisa ditempuh. Salah satunya masih bisa lewat Peninjauan Kembali (PK). Apalagi putusan pengadilan (terkait putusan terhadap Susno,red) salah dan itu diakui. Jadi bisa dipikirkan bagaimana mengatasinya,” katanya kepada JPNN di Jakarta, Jumat (3/5).
Menurut Yusril, sikap mengambil langkah hukum penting dilakukan tidak terburu-buru, mengingat situasi yang dinilai kurang kondusif bagi pihak Susno. Ia khawatir jika dipaksakan, nantinya akan berakibat kurang baik.
“Sekarang ini opini-opini yang terbentuk terlihat mudah sekali memengaruhi proses yang ada,” ujarnya. Padahal kepastian hukum menurutnya sangat penting dilakukan. Karena jika opini sampai memengaruhi proses hukum, sangat tidak baik bagi keberlangsungan NKRI sebagai negara hukum. Alasannya, opini sering dibangun pihak-pihak tertentu untuk kepentingan sesaat.
Meski begitu, keputusan akhir sepenuhnya diserahkan pada pihak Susno dan kuasa hukumnya. Sebagai pihak luar, Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) ini, mengaku hanya dapat menyampaikan saran dan pendapat hukum sesuai bidang yang ia kuasai.(gir/jpnn)
“Dalam mencari keadilan, tentu masih ada yang bisa ditempuh. Salah satunya masih bisa lewat Peninjauan Kembali (PK). Apalagi putusan pengadilan (terkait putusan terhadap Susno,red) salah dan itu diakui. Jadi bisa dipikirkan bagaimana mengatasinya,” katanya kepada JPNN di Jakarta, Jumat (3/5).
Menurut Yusril, sikap mengambil langkah hukum penting dilakukan tidak terburu-buru, mengingat situasi yang dinilai kurang kondusif bagi pihak Susno. Ia khawatir jika dipaksakan, nantinya akan berakibat kurang baik.
“Sekarang ini opini-opini yang terbentuk terlihat mudah sekali memengaruhi proses yang ada,” ujarnya. Padahal kepastian hukum menurutnya sangat penting dilakukan. Karena jika opini sampai memengaruhi proses hukum, sangat tidak baik bagi keberlangsungan NKRI sebagai negara hukum. Alasannya, opini sering dibangun pihak-pihak tertentu untuk kepentingan sesaat.
Meski begitu, keputusan akhir sepenuhnya diserahkan pada pihak Susno dan kuasa hukumnya. Sebagai pihak luar, Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) ini, mengaku hanya dapat menyampaikan saran dan pendapat hukum sesuai bidang yang ia kuasai.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ketua RT Pastikan Dimas Riano Bukan Warga Mampang
Redaktur : Tim Redaksi