Koordinator Lembaga Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Askhalani menyebut, belum adanya perubahan lantaran kepemimpinan pasangan ZIKIR itu masih menggunakan anggaran dan program pemerintahan sebelumnya.
“Gebrakan yang mau dilakukan selama 100 hari belum terlihat. Belum ada satu kegiatan pun yang menjadi tolak ukur, yang bisa dikatakan telah menunjukkan perubahan, baik segi pembangunan ekonomi, sosial, serta berbagai sektor lainnya,” kata Askhalani seperti diberitakan Rakyat Aceh (Grup JPNN).
Menurut Askhalani, belum terlihatnya kinerja pemerintahan sekarang karena masih menggunakan anggaran dan program pemerintahan sebelumnya. “Jadi hal ini sulit melihat tolak ukur 100 hari Zikir berhasil atau tidak menjalankan programnya. Untuk kesejahteraan dan hal lainnya juga sulit terlihat karena masih menjalankan program gubernur sebelumnya,”ujar koordinator GeRAK ini.
Namun begitu, harus diakui bahwa pemerintahan Zaini - Muzakir, telah membuat sejumlah program-program yang dinginkan masyarakat, seperti program pembangunan 13 ribu rumah dhuafa dan pembangunan irigasi bagi petani, yang konon katanya akan dilakukan tahun depan. “Ini masih janji-janji Pemerintahan Zikir selama 100 hari ini, tetapi kalau dari kinerja belum terlihat,” kata Askhalani.
Seharusnya, Askhal juga menambahkan, dalam 100 hari masa kerjanya, Zikir dapat melakukan perombakan birokrasi pemerintahan. “Dari 64 Badan dan Dinas, saat ini belum ada satupun pejabat yang diganti. Saya menilai Zikir masih kaku dalam mentransformasikan kinerja dalam seratus hari pertama yang harus dilakukan. Seharusnya, ada program andalan yang dilakukan Zikir, namun hal ini juga dipengaruhi dari anggaran dari yang telah diflot pemerintahan sebelumnya,” jelas Askhal.
Sementara itu, Koordinator Lembaga Masyarakat Transparansi Aceh (MaTa), Alfian, kepada Rakyat Aceh juga mengatakan, selama 100 hari pemerintahan Zikir, banyak kebijakan-kebijakan yang seharusnya dapat dilakukan, namun tidak dilakukan. Seperti halnya mengenai reformasi birokrasi, yang merupakan komitmen pemerintahan Zikir untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Karena beberapa waktu lalu, Gubernur melaporkan kepada Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang adanya indikasi-indikasi korupsi di Aceh.
“Gubernur seharusnya memberikan penjelasan tentang perkembangan permasalahan ini. Gubernur juga harus dapat menunjukkan komitmennya dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dari tindakan korupsi. Kami juga sudah meminta ke Dewan untuk menanyakan gubernur tentang tindaklanjut dari surat Gubernur ke KPK tersebut. Jangan sampai isu pemberantasan korupsi dan menciptakan pemerintahan yang bersih ini hanya pencitraan saja,” ujar Alfian.
Selain itu, Alfian juga menanyakan kebijakan Gubernur mengenai perubahan APBA 2012, yang sebelumnya Gubernur menyatakan tidak ada perubahan. “Namun nyatanya saat ini Pemerintah Aceh menyerahkan draf ke dewan, untuk dilakukan pembahasan APBA-P,” kata Alfian.
MaTA menduga, kata Alfian, perubahan APBA 2012 itu dilakukan karena adanya keperluan penambahan anggaran untuk proyek jamak (dikerjakan lebih dari satu tahun) yakni pembangunan jalan yang kekurangan anggaran senilai 65 miliar. “Apakah gara-gara proyek ini harus dilakukan perubahan anggaran. Kami berharap alokasi anggaran yang diperuntukkan baik untuk ABPA Perubahan maupun APBA 2013, merupakan anggaran yang pro-rakyat, bukan untuk kepentingan Mafia proyek atau pengusaha,” ujarnya.
Selain itu, Alfian juga menjelaskan, selama 100 hari Pemerintahan Zikir, hanya ada kebijakan-kebijakan pemberian bantuan. “Untuk kebijakan lain tidak ada. Seharusnya Gubernur dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang lebih baik, seperti kebijakan dalam hal penegakan hukum guna menekan kasus korupsi di Aceh. Jika hanya kebijakan memberikan bantuan, maka terkesan pemerintah Aceh merupakan pemerintah yang hanya bisa memberikan bantuan,” ungkapnya.
Untuk itu, kata Alfian, MaTA mengharapkan kedepannya Gubernur dapat mengambil langkah-langkah dan kebijakan yang lebih berarti, guna dapat memberikan perubahan Aceh yagn lebih baik dan mensejahterakan masyarakat Aceh. “Khusus kepada Partai Aceh, kami minta agar dapat mengontrol dengan baik kinerja yang dilakukan Zikir, guna menjadikan Aceh yang lebih bak kedepannya,” imbuhnya. (mag-42/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lima Negara Sahabat Ramaikan Jatim Fair 2012
Redaktur : Tim Redaksi