JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencanangkan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Penandatangan zona integritas yang dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sharif C Sutardjo di kantornya, Jumat (13/7), disaksikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN&RB) Azwar Abubakar dan anggota Ombudsmen Republik Indonesa (ORI) Pranowo Dahlan.
Dalam sambutannya Azwar menyatakan, pencanangan zona integritas itu menandakan reformasi birokrasi di KKP benar-benar berjalan. "Saya jadi lega dan semakin besar hati. Soalnya ada pihak-pihak tertentu yang pesimistis bahwa gerakan reformasi birokrasi ini hanya akan menggebu selama dua tahun dan setelah itu layu,” ujarnya.
Dijelaskan Azwar, inti reformasi birokrasi meliputi tiga hal, yakni bersih, kompeten dan melayani. “Bersih dari pengaruh KKN maupun politisasi, dan kompeten. Melayani selain pelayanan dasar bagi masyarakat juga memberikan pelayanan untuk investasi. Dalam kaitan ini birokrat di KKP sangat berkaitan erat dengan pelayanan untuk kegiatan investasi yang ujung-ujungnya menuju peningkatan kesejahteraan rakyat,” bebernya.
Sementara Menteri KP Sharif C Sutardjo mengatakan, pencanangan zona integritas merupakan langkah nyata untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani. Dia berpesan agar aparatur di kementrian yang dipimpinnya mampu memberikan pelayanan publik yang baik tanpa adanya sedikitpun tindakan diskriminatif.
“Dengan demikian kesan yang kurang baik kepada masyarakat dapat berangsur hilang melalui perubahan atas pelayanan yang diberikan,” tandasnya. (Esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Janji Tangkapi Pegawai Pajak Nakal
Redaktur : Tim Redaksi