jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan angkat bicara terkait kasus suap yang membelit Gubernur Jambi Zumi Zola.
Zulkifli mengatakan partainya tidak akan membiarkan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Jambi tersebut sendirian menghadapi kasusnya.
BACA JUGA: Zulhasan: Manfaatkan Fenomena Super Blood Moon untuk Berdoa
PAN akan memberikan bantuan hukum untuknya.
"Saya tahu dia itu anak baik dan punya karakter. Nanti kami akan berikan bantuan hukum," ujar Zulkifli di Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Jakarta Selatan, Rabu (31/1) malam.
BACA JUGA: Ada Gerhana Bulan, Ini Ajakan Zulkifli Hasan
Pria yang juga menjabat Ketua MPR ini menyebut, Zumi tidak sendiri yang tersandung kasus seperti yang menjeratnya.
Setidaknya dalam beberapa tahun terakhir ada sekitar 20 orang gubernur yang terjerat kasus hukum. Sementara bupati mencapai 300 orang dan anggota dewan mencapai ratusan orang.
BACA JUGA: Sori, Zulhas Sudah Capek Ditanya soal Fraksi Pendukung LGBT
Menurut Zulkifli, hal tersebut menguatkan dugaan ada yang kurang tepat pada sistem yang berlaku saat ini. Paling tidak dalam sistem demokrasi, pemilihan kepala daerah secara langsung.
"Harus dikaji kembali apa sebetulnya yang terjadi. Ini bukan juara dunia, enggak ada lawan lagi Indonesia. Ada 300 kepala daerah (bupati/wali kota). Kemudian 20 gubernur, ratusan DPR. Saya kira perlu duduk bersama," ucapnya.
Zulkifli menduga salah satu penyebabnya, harga demokrasi begitu mahal. Tidak sepadan dengan gaji seorang kepala daerah.
"Misalnya gaji bupati, mungkin hanya sekitar Rp 6,6 juta. Bagaimana bikin spanduk (saat pilkada,red), buat bayar saksi," katanya.
Zulkifli kemudian mencontohkan untuk Pemilihan Gubernur Jawa Barat, setidaknya butuh 80 ribu orang untuk saksi di tempat pemungutan suara (TPS).
"Kalau untuk membayar dan melatih saksi saja dibutuhkan Rp 200 ribu, berarti butuh Rp 60 miliar. Kalau sistem begini terus habis orang-orang baik di tanah air," pungkas Zul.
Seperti diketahui Zumi Zola ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka karena tersandung kasus suap penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2018 di Provinsi Jambi.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ditanya soal Prabowo, Zulkifli Malah Sebut Nama Pak Jokowi
Redaktur & Reporter : Ken Girsang