Sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Anti Mafia Hutan saat melaporkan hakim PN Palembang ke Komisi Yudisial (KY) di Kantor Komisi Yudisial, Jakarta, Jumat (8/1). Mereka menuntut KY mengusut hakim PN Palembang karena diduga ada pelanggaran etik dalam perkara pembakaran hutan. Foto: Ricardo/JPNN.com
Sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Anti Mafia Hutan saat melaporkan hakim PN Palembang ke Komisi Yudisial (KY) di Kantor Komisi Yudisial, Jakarta, Jumat (8/1). Mereka menuntut KY mengusut hakim PN Palembang karena diduga ada pelanggaran etik dalam perkara pembakaran hutan. Foto: Ricardo/JPNN.com
Sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Anti Mafia Hutan saat melaporkan hakim PN Palembang ke Komisi Yudisial (KY) di Kantor Komisi Yudisial, Jakarta, Jumat (8/1). Mereka menuntut KY mengusut hakim PN Palembang karena diduga ada pelanggaran etik dalam perkara pembakaran hutan. Foto: Ricardo/JPNN.com
Sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Anti Mafia Hutan saat melaporkan hakim PN Palembang ke Komisi Yudisial (KY) di Kantor Komisi Yudisial, Jakarta, Jumat (8/1). Mereka menuntut KY mengusut hakim PN Palembang karena diduga ada pelanggaran etik dalam perkara pembakaran hutan. Foto: Ricardo/JPNN.com
Anggota Komisi Yudisial saat menerima sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Anti Mafia Hutan di Kantor Komisi Yudisial, Jakarta, Jumat (8/1). Mereka menuntut KY mengusut hakim PN Palembang karena diduga ada pelanggaran etik dalam perkara pembakaran hutan. Foto: Ricardo/JPNN.com
JPNN.com 
