10 Kontroversi Politik 2020: Pernyataan Puan Maharani, Kepulangan HRS Hingga Reshuffle Kabinet

Kebijakan itu dikritik dan dibawa ke jalur hukum. MA pun memutuskan mengembalikan besaran iuran BPJS Kesehatan seperti yang ditetapkan pada 2018.

Namun, pemerintah kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan lewat Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Besaran iuran disebut untuk kelas I Rp 150 ribu, kelas II Rp 100 ribu dan kelas III Rp 35 ribu di 2021.

5. Kontroversi Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP)

Kontroversi RUU HIP muncul karena diduga ingin memeras Pancasila menjadi ekasila dan trisila.

Dalam RUU HIP juga tidak mencantumkan Ketetapan MPRS Nomor XXV/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme, Marxisme, dan Leninisme serta pembubaran Partai Komunis Indonesia.

Akibatnya, muncul aksi demonstrasi besar-besaran di depan kompleks DPR/MPR pada 24 Juni lalu. Aksi didukung ormas Islam yang menamakan diri Aliansi Nasional Anti-Komunis (Anak NKRI). Kelompok ini antara lain didukung Persaudaraan Alumni 212.

Aksi juga kembali digelar di tempat yang sama pada 16 Juli. Massa menuntut agar DPR mencabut RUU HIP.