244 Pilkada, 191 Dibawa ke MK

Rabu, 15 Desember 2010 – 09:27 WIB

PADANG -- Pendidikan politik dan penerapan sistem demokrasi di Indonesia masih harus terus dibenahi. Terbukti dari sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2010 yang tercatat yakni sebanyak 244 sengketa dan 191 di antaranya ditangani oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab itu, diperlukan pembenahan sistem pemerintahan Indonesia dengan terlebih dahulu membenahi kesejahteraan masyarakatnya.

Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi mengungkapkan, untuk menciptakan demokrasi yang baik, pemerintah perlu memperhatikan kebutuhan riil masyarakat. Program yang harus dilaksanakan yakni dengan mengupayakan perbaikan konsep menuju kesejahteraan masyarakat. Politisi dan elite negeri memiliki andil untuk memberikan peluang penerapan sistem nilai demokrasi sehingga membentuk karakter budaya bangsa.

"Masyarakat perlu pendidikan politik guna mengontrol pemerintahan. Perlu juga ditanamkan pendidikan demokrasi yang baik dan menjadikan sistem nilai yang dapat membawa keadilan dan kemakmuran," tutur Gamawan usai Konfrensi Internasional Konferensi Internasional Kepemerintahan dan Pembangunan, Selasa (14/12) di Hotel Pangeran Beach.

Mantan Gubernur Sumbar itu mengungkapkan, idealnya, pemerintahan yang baik itu adalah pemerintahan yang memiliki sedikit pemerintah. sehingga tidak banyak komando dan program yang akan dijalankan untuk masyarakat pun akan lebih terarah. Pemerintahan kalau tidak dijalankan oleh pemimpin yang membaktikan hidup untuk demokrasi, bisa berubah menjadi sebuah mesin penindas manusia.