30 Daerah Belum Teken Anggaran Pengawasan Pilkada

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, masih ada sekitar 30 daerah yang belum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bagi anggaran pengawasan.

"Saya cek terakhir terkait anggaran Pilkada, masih belum terpenuhi secara optimal untuk Panitia Pengawas Pemilu (Panwas). Masih sekitar 30-an daerah (belum tandatangan NPHD,red)," ujar Tjahjo, Jumat (26/6).

Meski secara prinsip anggarannya cukup, Tjahjo mengaku pihaknya perlu memastikan ketersediaan dana bagi pelaksanaan pilkada secara terus menerus.

Karena itu, Kemdagri akan mengundang seluruh Sekda Provinsi, Kabupaten/Kota bersama Kepala Biro Keuangan Provinsi dan Kepala Dinas Keuangan Kabupaten/Kota se-Indonesia, Senin (29/6).

"Agenda utama terkait optimalisasi penyerapan anggaran. Baik itu APBN maupun APBD. Selain itu juga untuk mengecek terkait kesiapan anggaran pilkada. Pemda tentunya sudah menganggarkan sebagaimana komunikasi Kemendagri terus menerus dengan daerah, walau penganggarannya ada daerah yang belum maksimal," ujar Tjahjo.

Mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini mengaku telah melapor ke Sekretaris Kabinet terkait hasil rapat kerja gabungan dengan DPR, Kamis (25/6). "Saya juga minta ada agenda ratas (rapat terbatas,red) dengan Menko Polhukam, Kapolri, Menkeu, Mendagri, Mensekneg, Seskab, KPU, Bawaslu, dan Bapak Presiden beserta Wakil Presiden," ujar Tjahjo. (gir/jpnn)