Ahok: Nanti DPR juga Bisa Rapat Bubarin KPK

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama sesumbar tak akan maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 nanti. Alasannya, karena Pilkada akan digelar di DPRD. 

"Karena kalau 2017, saya terpilih karena dipilih DPRD maka lebih baik saya nggak mau mencalonkan," ujarnya di Balaikota, Jakarta Pusat, Jumat (26/9).

Ia hanya mau maju jika nanti ada klausul aturan tentang pembuktian terbalik harta para anggota DPRD. "Perjalanan uangnya diperiksa, kalau nggak sesuai dengan itu, hartanya disita. Sesuai dengan UU nomor 7 Tahun 2006," ujarnya.

Ia berpendapat jika mekanisme Pilkada saja dikembalikan ke DPRD, maka bukan tidak mungkin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa dihapus.

"Nanti DPR juga bisa rapat bubarin KPK juga. Ya jadi gimana, inilah proses demokrasi. Nah makanya saya pikir udahlah saya nggak mau pusingin," ucapnya.

Meski demikian, ia tak berniat untuk mundur dari kursi jabatan wagub DKI. Sebab dirinya sudah berkomitmen untuk fokus menyelesaikan berbagai persoalan di Jakarta dalam masa jabatan yang tersisa tiga tahun lagi. "Yang penting tiga tahun bagaimana pelayanan terpadu satu pintu saya beresin, soal infrastruktur bangun berbasis rel saya beresin, mengatasi banjir yan tipe NCICD tipe A seperti PIK kita beresin, semua normalisasi sungai kita beresin, sistem bus sudah tidak pakai setoran tapi pakai debet, terus sistem PNS sudah renumerasinya kinerja berdasarkan poin yang jelas," paparnya.

Jika target-target ini bisa dicapai dalam tiga tahun, maka siapapun terpilih sebagai gubernur DKI pada Pilkada 2017 akan jadi penilaian rakyat.  "Sistem terbuka ini rakyat akan menilai. Kalau mereka ubah semua yang kita letakkan tentu mungkin orang akan marah nanti," tandas Ahok. (rmo/jpnn)