Akademisi Kritisi Alasan Mendagri soal Uang Negara untuk Danai Parpol

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Azhar menilai gagasan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo tentang perlunya partai politik mendapat dana APBN hingga Rp 1 triliun perlu ditolak. Menurut Dahnil, alasan yang digunakan Tjahjo jelas tak bisa masuk logika.

"Ada nirnalar (alasan tak logis, red) yang disampaikan mendagri, karena nalar mendagri mengatakan ketika bantuan partai ditambah maka korupsi kader parpol turun. Seolah-olah, ingin menyampaikan ke publik kalau ingin menurunkan korupsi oleh politisi, maka tambah santunannya," kata Dahnil  dalam diskusi di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (12/3).

Dahnil yang juga staf pengajar di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Banten itu mengaku sudah melakukan penelitian tentang dana parpol sejak tahun 2009. Namun, tidak ada satupun riset yang menyimpulkan bahwa praktek korupsi oleh kader partai akan surut jika pemerintah menambah dana untuk parpol.

"Tidak ada korelasi ketika santunan naik, kemudian korupsi turun. Itulah saya sebut wacana ini nirnalar kalau dikaitkan dengan korupsi," jelasnya.

Dahnil menambahkan, berdasarkan penelitian di berbagai negara, justru yang mampu menurunkan perilaku korup parpol dan politisinya adalah akuntabilitas, transparansi dan penegakan hukum.Menurutnya, akuntabilitas dan transparansi yang diiringi penegakan hukum ternyata ampuh  menurunkan praktik korupsi dikalangan politikus.

"Coba anda bayangkan Fadli Zon(wakil ketua DPR, red) mengatakan Rp 1 triliun itu tidak cukup. Padahal ICW mengatakan 10 partai hanya perlu Rp 131 miliar lebih. Cek semua partai, tidak ada yang komentar cukup, malah bilang tidak cukup. Ini fakta bahwa parpol tidak afirmasi pada publik," pungkasnya.(fat/jpnn)