Anies-Sandi Bakal Gusur Pejabat BUMD DKI Pilihan Ahok-Djarot

Kamis, 17 Agustus 2017 – 20:32 WIB

Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik. Foto: M Adil/JPNN

jpnn.com - Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik menyatakan, akan ada perombakan besar-besaran di badan udaha milik daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurutnya, begitu Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI 2017-2022 maka salah satu langkah awal adalah merombak BUMD.

"Saya kira ya dirombak, tunggu Anies dilantik. Enggak boleh satu-satu. Karena pasti treatment-nya beda antara gubernur yang lalu (Basuki 'Ahok' Purnama ataupun Djarot S Hidayat, red) dengan gubernur yang akan datang soal BUMD," kata Taufik kepada wartawan, Kamis (17/8).

Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta ini menambahkan, landasan utama perombakan di BUMD DKI juga terkait visi-misi Anies dan Sandi. Dalam pengamatan Taufik, BUMD DKI saat ini terlalu sering meminta penyertaan modal daerah (PMD) dalam setiap tahun anggaran.

Karena itu dia mengingikan BUMD bisa mandiri dan tak menggerogoti APBD lagi. "Kami mesti sepakati bahwa BUMD itu pada waktunya akan menjadi sumber APBD. Kalau dia jadi sumber APBD, maka BUMD-nya harus dibereskan," ujar Taufik.

Lebih lanjut dia mengungkapkan,‎ paling 15 persen dari total BUMD DKI yang sehat dan menguntungkan, "Sisanya kolaps," ulasnya.

Menurut Taufik, perubahan jajaran direksi sudah menjadi wewenang gubernur dan wakil gubernur yang menjabat sepenuhnya. Apalagi, kata dia, setiap kepala kepemerintahan memiliki visi dan misi yang berbeda terhadap BUMD.

Berdasarkan draf Kebijakan Umum Perubahan APBD-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD Perubahan 2017, tercatat ada sembilan BUMD yang akan memperoleh PMD. BUMD yang akan memperoleh PMD terbesar adalah PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebesar Rp 4,6 triliun.

Lainnya adalah PT MRT Jakarta (Rp 4,1 triliun), PT Jaktour (Rp 6,5 miliar), PT Askrida (Rp 4,4 miliar), PT Pembangunan Sarana Jaya (Rp 460 miliar), PT Transakarta (Rp 420 miliar), PD Pasar Jaya (Rp 200 miliar), PAM Jaya (Rp 300 miliar) dan PT Penjamin Kredit Daerah (Rp 150 miliar).(mam/jpg/JPC)