AKPN Dapat Cegah Korupsi

Senin, 07 Desember 2009 – 18:34 WIB

JAKARTA--Undang-Undang tentang Akuntabilitas Kinerja Penyelenggara Negara (AKPN) akan mencegah tindakan korupsi dari setiap penyelenggara negara. Karena dengan AKPN setiap penyelenggara negara diwajibkan membuat pertanggungjawaban atas segala keputusan yang dibuat dan tindakan yang dilakukan. Demikian ditegaskan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, E.E. Mangindaan dalam pengarahannya pada Seminar Nasional RUU Akuntabilitas Kinerja Penyelenggara Negara (AKPN), Senin (7/12).

Lebih lanjut dikatakan, sebagai pemegang amanat dalam penyelenggaraan negara yang berorientasi pada hasil, sudah selayaknya pertanggungjawaban penyelenggaraan negara lebih berfokus pada pertanggung jawaban kinerja (performance acountability), yang hasilnya memberi manfaat (outcome) bagi masyarakat. “Selain itu, peningkatan kinerja dilakukan agar pencapaian hasilnya semakin mendekati sasaran yang ditetapkan,” ujarnya.

Munculnya ide penyusunan RUU ini juga didorong oleh kenyataan, bahwa akuntabilitas sebagai salah satu prinsip universal dan esensial dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, belum dapat diterapkan secara optimal.Diakuinya, upaya penerapan akuntabilitas sudah dimulai di lingkungan instansi pemerintah. Namun, fokusnya masih tertuju pada penerapan prinsip akuntabilitas keuangan negara, yang memang telah didukung oleh sistem keuangan yang globally accepted. “Tetapi prinsip akuntabilitas kinerja, yang sangat dibutuhkan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil yang terukur (result oriented government) justru belum didukung oleh sistem yang mantap, dan masih perlu dikembangkan,” tambahnya.

Untuk itu, diperlukan dukungan dasar hukum yang kuat, yang sama tingkatannya dengan dasar hukum yang mendukung penerapan prinsip akuntabilitas keuangan negara. Dasar hukum itu tidak hanya berlaku bagi lembaga pemerintah saja, tetapi juga untuk penyelenggara negara lain, seperti legislatif, yudikatif, serta lembaga penyelenggara negara lainnya. Hal ini menjadi penting, agar akuntabilitas kinerja dapat berorientasi pada hasil dan terukur, serta dapat dilaksanakan secar optimal. (esy/jpnn)