Alamak! Biaya Pilkada Serentak Malah Lebih Besar

jpnn.com - JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengakui, biaya pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang diikuti 269 daerah, mencapai Rp 6,7 triliun. Jumlah tersebut jauh lebih besar jika dibanding pilkada tidak dilakukan secara serentak.

“Anggarannya mencapai Rp 6,7 triliun untuk 269 daerah. Pilkada serentak ini kan tujuannya untuk efektivitas dan efisiensi. Cuma efisiensinya belum. Pilkada ini lebih mahal dibanding tidak serentak. Ini sebuah proses memilih pimpinan. Sebuah proses pilkada itu mahal,” ujarnya Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Persiapan Pilkada 2015 serentak di Balai Kartini, Senin (4/5).

Menurut Tjahjo, ada beberapa penyebab mengapa anggaran pilkada kali ini jauh lebih besar dari pilkada tidak serentak. Antara lain, KPUD diketahui masih menetapkan anggaran untuk hal-hal yang sebenarnya telah ditetapkan dalam anggaran KPU Pusat.

“Selain itu, KPU juga menganggarkan cukup tinggi terutama untuk sejumlah daerah yang secara geografis membutuhkan anggaran lebih. Seperti Papua, Maluku, Maluku Utara, intinya untuk distribusi,” katanya.

Menghadapi kondisi ini, Tjahjo berharap KPU dapat lebih selektif dalam mengajukan anggaran, sehingga penghematan dapat terwujud sesuai dengan tujuan dilaksanakannya pilkada serentak. Selain itu terhadap para kepala daerah ia juga berharap dapat menganggarkan biaya pilkada, sesuai dengan kebutuhan.

“Pilkada kali ini juga belum dapat efisien karena masih sepotong-sepotong. Serentak secara nasional itu baru 2027 mendatang. Nah kalau sudah teratur pilkada harus dapat efisien. Karena pilkada provinsi, kabupaten/kota dilakukan bersamaan. Saksi, TPS, dan kerja KPU-nya itu nanti kan sama. Jadi harusnya begitu (dapat lebih hemat kalau sudah dapat dilaksanakan serentak nasional, red),” ujarnya.(gir/jpnn)