Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

Ali Wongso: Rekomendasi Nonaktifkan SN Masih Mentah dan Naif

Kamis, 28 September 2017 – 20:39 WIB
Ali Wongso: Rekomendasi Nonaktifkan SN Masih Mentah dan Naif - JPNN.COM
Plt. Ketua Umum SOKSI, Ali Wongso Sinaga (kiri). Foto: istimewa

Ali Wongso sejak awal memahami bahwa apa yang sedang dialami Partai Golkar dan Ketua Umum SN hingga sekarang ini tidak lepas dari dampak dan resiko 'pertarungan politik nasional' dua tahun terakhir ini hingga ke Pemilu 2019 mendatang.

"Ada kekuatan konspirasi politik tertentuyang tidak menghendaki posisi politik Partai Golkar dengan kepemimpinan SN termasuk di DPR RI yang komit membentengi kepemimpinan nasional Presiden Jokowi serta menjaga tegak utuhnya NKRI berdasarkan Pancasila," tuturnya.

Satu-satunya jalan bagi kepentingan politik mereka itu adalah mendorong pergantian SN dari Ketua Umum Partai Golkar dan dari Ketua DPR RI dengan segala cara, papar politisi senior Partai Golkar itu.

Terhadap turunnya elektabilitas Partai Golkar belakangan ini, mantan anggota Baleg DPR RI itu mengamati disebabkan beberapa faktor dan tentu harus diatasi dengan skala prioritas program aksi.

Prioritas paling utama sekarang ini adalah menggerakkan program aksi konsolidasi besar-besaran di tingkat basis desa/kelurahan dan kecamatan dibidang organisasi, keanggotaan dan kaderisasi tingkat desa hingga bidang pembangunan.

Utamanya pemberdayaan ekonomi rakyat, selain aktualisasi peran kerja-kerja-kerja seluruh kader di semua tingkatan lembaga legislasi dan pemerintahan.

Sedangkan terhadap masalah pribadi Ketua Umum SN yang kini sedang mencari keadilan melalui pra-peradilan, semestinya sekarang ini semua kader Golkar ikut prihatin dan mendukungnya secara moril dan doa.

Janganlah sebaliknya mengelola sikon dan opini serta kesempatan untuk menyingkirkannya. Selain itu tidak rasional, itu juga tidak etis berpolitik, tegasnya.

Ada pihak yang menyebut rekomendasi tersebut hasil rapat pleno DPP Partai Golkar. Itu sama sekali tak benar, keliru besar,

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

X Close