Amin Desak Pemerintah Tuntaskan Kasus Korupsi di BUMN

Lebih lanjut Amin menyoroti mandulnya fungsi pengawasan, termasuk pengawasan oleh Dewan Komisaris terhadap Dewan Direksi. Padahal mereka sudah dibantu berbagai macam asisten ahli yang tergabung dalam Komite Audit, Komisi Risk Management, bahkan ada Komite GCG juga.

“Masih kentalnya politik balas budi dalam pemilihan jajaran komisaris dan direksi BUMN berkontribusi pada lemahnya penerapan GCG,” tuturnya.

Oleh karena itu, lanjut Amin, upaya penegakan hukum secara konsisten, diharapkan menjadi metode shock therapy yang efektif. Tidak cukup hanya memperbaiki sistem monitoring pengawasan BUMN.

“Harus ada gerak cepat dan lugas dalam menindaklanjuti berbagai indikasi praktik kecurangan di BUMN yang sudah dinotifikasi pihak BPK, KPK atau lembaga lainnya untuk mencegah kejadian berulang,” pungkas Amin.(fri/jpnn)

Yuk, Simak Juga Video ini!