Anggap Pilkada Hanya Ciptakan Inefisiensi Keuangan Negara

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Profesor Suhardi meyatakan, idealnya format sistem perwakilan harus menampung sebanyak mungkin aspirasi dan membawa Indonesia keluar dari jurang kemiskinan. Menurutnya, sistem perwakilan Indonesia yang tidak efisien saat ini telah menjadikan uang dalam jumlah yang sangat besar terbuang sia-sia.

Berbicara dalam dalam diskusi bertema "Format Ideal Sistem Perwakilan Indonesia" di gedung DPR, Senayan Jakarta, Senin (16/12), Suhardi mengatakan, saat ini saja secara nasional terdapat sekitar 80 ribu lebih kepala desa (Kades) yang juga dipilih secara langsung. Belum lagi pemilihan bupati, wali kota dan gubernur.

Akibat sistem yang tak efisien itu, banyak uang terbuang percuma. Di sisi lain, masyarakat juga dibuat stres karenanya.

"Semua itu penyumbang terbesar terhadap kondisi sosial masyarakat yang stres. Setiap lima warga, ada satu yang stres. Ini sudah membahayakan," ujar Suhardi.

Lebih lanjut guru besar di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) itu justru menyayangkan inefisiensi keuangan negara akibat pilkada ternyata diperparah dengan impor bahan pangan. Sebab, sebutnya, sekitar 60 persen APBN digunakan untuk membeli bahan pangan.

"Ini kegagalan kita memahami konstitusi. Sebentar lagi masyarakat akan teriak-teriak karena tak sanggup lagi beli pangan impor. Mestinya, UUD 45 harus jadi sumber memecahkan masalah bangsa. Jangan malah dilemahkan dengan undang-undang," imbuh Suhardi. (fas/jpnn)