Anggaran Kemendikbud Susut, Program Strategis Terancam

JAKARTA - Besaran RAPBN 2015 cukup kontradiksi di sektor pendidikan. Ketika anggaran gelondongan belanja naik menjadi Rp 2.019 triliun, anggaran pendidikan yang dikelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) justru susut. Program strategis sektor pendidikan terancam terganggu.
 
Dalam pidato nota keuangan yang dibacakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Jumat lalu (15/8), terungkap bahwa alokasi anggaran Kemendikbud di RAPBN 2015 sebesar Rp 67,2 triliun. Nominal ini berkurang lumayan besar dibanding APBN 2014 sebesar Rp 80,6 triliun.
 
Anggaran pendidikan di Kemendikbud pada 2015 nanti, juga lebih sedikit dibandingkan APBN-P 2012 (Rp 77,179 triliun) dan APBN 2013 (Rp 73,087 triliun).
 
Anggota Komisi X DPR (bidang pendidikan) Dedi Gumelar menuturkan, turunnya anggaran yang dikelola Kemendikbud jelas akan berdampak pada reduksi program-program. "Saya berharap program-program strategis tidak berkurang kualitas maupun kuantitasnya," katanya kemarin.
 
Program strategis Kemendikbud selama dua tahun terakhir cukup banyak dan di semua jenjang pendidikan. Diantaranya adalah pembebasan biaya kuliah untuk mahasiswa miskin melalui program Bidik Misi. Kuota penerima Bidik Misi ini setiap tahunnya selalu bertambah. Tahun ini alokasi Bidik Misi mencapai 60 ribu kursi dengan anggaran sekitar Rp 1,4 triliun.
 
Kemudian ada program bantuan operasional perguruan tinggi (BOPTN) yang diklaim bisa menekan biaya kuliah di kampus negeri. Selain itu juga ada program rehab sekolah rusak, bantuan operasional pendidikan menengah (BOS-SM), dan bantuan siswa miskin (BSM).
 
Politisi dari PDI Perjuangan itu mengatakan, pemerintah harus bisa mencari solusi supaya program-program yang pro rakyat itu tidak berkurang kualitas dan kuantitasnya. Dedi menuturkan, sampai saat pembahasan rincian RAPBN 2015 antaran kementerian dengan komisi belum berjalan.
 
Dia menyampaikan sejumlah solusi supaya Kemendikbud bisa menyelamatkan program-program strategis mereka. Diantaranya adalah dengan menghapus program-program yang sudah tuntas. Misalnya program rehab sekolah berat, aloaksi anggarannya harus dikurangi karena setahun terakhir renovasi sekolah gencar dilakukan.
 
Kemudian juga anggaran untuk pelatihan guru terkait Kurikulum 2013, juga harus dikepras bahkan dihapus. Sebab guru-guru sudah dilatih oleh Kemendikbud dari APBN 2014 saat ini. Tidak wajar jika pelatihan guru secara massal itu dilakukan setiap tahun, sedangkan tema kurikulumnya sama saja.
 
Sedangkan untuk menyelamatkan anggaran Bidik Misi, Kemendikbud bisa bekerjasama dengan LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) yang menangani dana abadi pendidikan. Dengan uang return atau bunga pengelolaan dana abadi pendidikan yang mencapai Rp 1 triliun lebih per tahun, bisa dipakai sebagian untuk Bidik Misi.
 
Menurut Dedi, selama ini pemerintah menjalankan kebijakan anggaran secara tidak efektif. Khusus untuk urusan pendidikan, dia mengatakan standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan saja sampai sekarang belum bisa dipenuhi. Dia khawatir catata ini menjadi beban pemerintah pengganti rezim SBY.
 
Terpisah, respon berbeda diberikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) M. Nuh atas penurunan anggarannya. Ia terlihat santai. Bukan apa-apa, meski pada RAPBN yang disampaikan Presiden anggaran Kementerianannya menurun, ia berkeyakinan besarannya akan naik pada penetapan APBN usai dibahas bersama DPR dalam waktu dekat.

Jika tidak, kenaikan akan terjadi pada APBN perubahan nanti. Sehingga, hingga kini pun pihaknya memastikan belum adanya perubahan tentang program pendidikan, baik masalah beasiswa maupun bantuan untuk siswa miskin.
   
"Ini baru indikatif. Saya punya keyakinan angka ini bisa dipastikan bertambah. Karena dari pengalaman selama ini pagu difinitiv selalu lebih besar dari indikatif," tuturnya.
 
Kendati demikian, Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo itu tidak menutup kemungkinan jika pengurangan tetap terjadi. Pada kondisi tersebut, lanjut dia, tentu aka nada yang harus dipangkas. Kemungkinan pemangkasan itu, akan dilakukan pada jumlah dana penerima bantuan. Bukan pada jumlah yang menerima.

"Tidak mungkin tahun ini menerima bidik misi tahun depan tidak. Apalagi ada penambahan sebanyak 60 ribu," katanya.
 
Nuh pun berharap, pada pemegang estafet Mendikbud selanjutnya agar terus melanjutkan beberapa program yang saat ini tengah berjalan. Seperti pendidikan menengah universal (PMU), bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN), bantuan siswa miskin (BSM), beasiswa Bidik Misi, pelatihan guru dan kurikulum 2013. (wan/mia)