Anggaran UN Masih di Kemenkeu

Paling Lambat Cair Awal Maret 2010

Senin, 15 Februari 2010 – 20:16 WIB

Anggaran UN Masih di Kemenkeu - JPNN.COM

JAKARTA - Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), Mansyur Ramly, menerangkan bahwa anggaran Ujian Nasional (UN) hingga saat ini belum turun, serta masih dalam proses pencairan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). "Kami memang sudah menerima persetujuan dari Komisi X DPR RI mengenai anggaran UN, tetapi hingga saat ini dananya masih ada di Kemenkeu. Mungkin sekitar akhir bulan ini (Februari 2010) sudah bisa cair," terang Mansyur, ketika dihubungi JPNN di Jakarta, Senin (15/2).

Selain mengantongi persetujuan dari Komisi X DPR RI, Mansyur mengatakan bahwa Kemendiknas sendiri juga sudah memiliki perjanjian atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan masing-masing daerah. "Menurut informasi yang saya terima, hingga saat ini beberapa daerah juga sudah selesai melakukan tender pencetakan soal UN. Mungkin persentasenya sekitar 50 persen dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota," ujarnya.

Lebih jauh, jika pencairan dana kembali molor dari waktu yang diperkirakan, Mansyur menegaskan hal itu tidak akan berpengaruh pada jalannya UN, yang dilaksanakan pertengahan bulan Maret 2010 mendatang. "Kalaupun ternyata pencairan dana itu molor (hingga awal Maret), nampaknya tidak masalah. Karena sebenarnya yang membutuhkan dana besar itu adalah pada waktu hari-H pelaksanaan UN," tegasnya, sambil menjamin bahwa dana tersebut pasti akan cair, mengingat jika proses tender sudah selesai harus dibayarkan semua.

Sekadar diketahui, total angaran UN dalam DIPA Kemendiknas mencapai Rp 562.831.199.000, yang dibagi ke dalam beberapa pos. Di antaranya adalah untuk UASBN (Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional) sebesar Rp 60.000.000.000, sementara untuk UN SMP/MTs, SMA/MA, SMPLB, SMALB dan SMK sebesar Rp 281.342.386.000. Selain itu, ada dana untuk tim pengawas independen, serta pengawasan SMA/MA dan percetakan sebesar Rp 98.651.559.000, Paket Kesetaraan ABC tahap I Rp 52.135.470.000, untuk tahap II Rp 32.870.489.000, serta untuk sosialisasi dan koordinasi mencapai Rp 37.831.295.000. (cha/jpnn)