Anggota BPK Harus Mampu Merubah Paradigma Audit

jpnn.com - JAKARTA - Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia (UI) Eugenia Mardanugraha mengatakan calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus mampu merubah paradigma audit yang selama ini  hanya fokus mengaudit belanja negara dengan mengabaikan audit sumber penerimaan negara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meski tidak mudah, melakukan audit terhadap penerimaan negara sangat penting untuk mengetahui potensi sesungguhnya penerimaan negara.

“Harus ada teroboson audit dari sisi penerimaan, sisi pendapatan. Dengan demikian, kita pastikan potensi penerimaan negara itu, ya itu juga yang masuk ke negara,” kata Eugenia  di Jakarta, Rabu (10/9).

Dia mengaku, upaya mengaudit sumber penerimaan negara ini memang tidak mudah. Untuk itu, aparat BPK dituntut memiliki kemampuan yang cukup tinggi dalam  melakukan audit keuangan negara secara makro, termasuk soal transfer pricing ini. Kendati berat, pola ini harus menjadi terobosan anggota BPK.

Di negera lain, kata Eugenia, auditor negaranya juga melakukan audit terhadap semua aktifitas ekonomi sebuah negara. “Audit penerimaan negara ini berat. Untuk audit APBN saja belum maksimal. Tetapi, saya sangat mendukung sekali kalau ada calon BPK yang berkomitmen melakukan audit transfer pricing yang melibatkan pihak asing,” ujarnya.

Lebih lanjut, Eugenia menyatakan mendukung penuh reformasi tata cara audit di BPK dengan melakukan audit transfer pricing ini, terlepas keterbatasan tenaga audit. “Saya kira, soal audit transfer pricing ini harus digarap dan menjadi pekerjaan rumah bagi BPK nanti,” tegasnya.

Karena itu, dia berharap anggota BPK terpilih harus memiliki kemampuan memahami administrasi keuangan negara. Artinya, anggota BPK harus background keuangan. Ini sangat penting karena tugas BPK itu memeriksa keuangan dari Kementerian dan Lembaga. Sehingga anggota BPK terpilih disyaratkan memiliki pengetahuan keuangan yang memadai. (fas/jpnn)