Ansy Lema Berpidato Tentang Perubahan Iklim di Forum Internasional

Indonesia juga meratifikasi konvensi internasional terkait lingkungan seperti Konvensi Minamata tentang Merkuri menjadi UU No. 11 tahun 2017. Ini bertujuan melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dari emisi yang dihasilkan oleh senyawa merkuri dan merkuri yang disebabkan oleh aktivitas manusia.

Mantan dosen di sejumlah universitas di Jakarta ini menjelaskan alasan Indonesia mulai memberi perhatian serius pada sektor energi baru-terbarukan. Indonesia berkomitmen menaikkan pangsa energi terbarukan dalam bauran energi negara menjadi 23 persen pada 2025.

Hal ini didasarkan pada UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi yang bertujuan mengurangi ketergantungan ekonomi pada minyak sulingan impor dan meningkatkan penggunaan sumber energi lainnya. Indonesia memiliki sumber daya energi baru-terbarukan yang sangat besar, seperti: panas bumi, tenaga air, energi surya, biomassa, dan energi angin.

Sementara itu, pemerintah berupaya mengurangi emisi dari penggunaan lahan, khususnya hutan dengan menerapkan Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan untuk menyelamatkan hutan dari kerusakan massal akibat konversi hutan dan lahan gambut kaya karbon.

Sebagai negara yang sangat rentan terhadap bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan letusan gunung berapi, Indonesia juga berkomitmen memastikan keselamatan rakyatnya dengan mengarusutamakan prinsip-prinsip Pengurangan Risiko Bencana (PRB) ke dalam proses pembangunan.

“Tsunami 2004 adalah titik balik utama bagi Pemerintah Indonesia dalam menangani manajemen risiko bencana (DRM). Setelahnya, negara memberlakukan UU tentang manajemen bencana tahun 2007, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP) didirikan tahun 2008,” kisah Ansy.

Peran Penting Parlemen

Dalam pidatonya Ansy sangat menekankan peran penting parlemen mengatasi berbagai masalah perubahan iklim. DPR RI menilai parlemen memiliki peran kunci untuk mengesahkan UU yang relevan dan secara efektif tentang perubahan iklim. DPR RI, kata Ansy, mendukung penuh pelaksanaan ratifikasi perjanjian internasional terkait lingkungan dengan memberikan beberapa dukungan yang selaras dengan fungsi DPR.