Apa Ini Sebabnya Jokowi Libatkan TNI Urus Pangan?

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta mengatakan belum tahu apa motif dan tujuan Presiden ingin melibatkan TNI dan Polri dalam mengendalikan harga pangan di pasar. Saat ini menurut Sukamta, memang tantangan dan ancaman perang tidak hanya ancaman militer.

"Ada juga perang ekonomi, perang mata uang, termasuk perang bahan pangan. Ketersediaan bahan pangan yang menipis dibarengi dengan harga yang semakin mahal dapat mengakibatkan masyarakat berebutan dan dapat mengancam keamanan serta ketahanan nasional. Apa karena hal ini TNI dan Polri dilibatkan?", kata Sukamta, di Jakarta, Senin (1/2).

Kalau tujuannya untuk mencari fakta, data dan informasi tentang penentuan fluktuasi harga pangan di pasar, menurut Sukamta libatkan saja intelijen. Jadi bukan militer atau polisi berseragam.

"Intelijen kan bisa TNI, Polri, atau lembaga-lembaga negara kementerian dan non kementerian. Nah itu saja dilibatkan. Dan kerja intelijen itu senyap, tidak perlu diumbar ke media dan publik," sarannya.

Lebih lanjut, anggota DPR dari Daerah Yogyakarta ini menyatakan tidak percaya harga pangan ditentukan oleh mekanisme pasar. "Kalau di Indonesia itu bohong, faktanya, harga pangan ditentukan oleh sekelompok orang entah tengkulak atau para pengusaha di pasar. Semacam kartel harga pangan," ungkapnya.

Fenomena ini ujar Sukamta, yang mestinya harus diawasi dan kendalikan supaya harga pangan tetap aman. "Sekali lagi intelijen saja yang dilibatkan, tidak perlu militer berseragam. Intelijen tidak melulu terkait dengan keamanan, karena intelijen juga berlaku di dunia bisnis dan perdagangan. Harusnya Kementerian Perdagangan bisa berkoordinasi dengan pihak-pihak tetkait untuk mengoptimalkan fungsi intelijen di bidang pangan ini," pungkasnya.(fas/jpnn)