APBD DKI 2014 Belum Transparan, ICW Tagih Janji Jokowi

jpnn.com - JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan mengapa rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2014, hingga kini belum juga terpajang. Padahal APBD DKI Jakarta sudah cair, dan telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta pada tanggal 22 Januari 2014 lalu.

Koordinator Divisi Monitoring Layanan Publik ICW, Febri Hendri, mengaku aneh. Menurut hematnya, bila tahun lalu rincian APBD itu dipajang di website resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka tahun ini seharunya ada publikasi rincian anggaran tersebut.

"Kalau tahun lalu disimpan di website dan kami lihat ada anggaran cukup rinci di website itu bagus. Kalau daerah lain tidak ada semaju itu. Nah, kalau tahun ini tidak ada, kan jadi pertanyaan. Makanya harus dijelaskan," ungkap Febri di Jakarta, Jumat, (2/5).

Seharusnya lanjut Febri, setiap tahunnya ada peningkatan transparansi kinerja yang ditunjukkan oleh Pemprov DKI Jakarta, bukan malah sebaliknya.

"Kalau kami berpegang seperti tahun kemarin saja. Kalau tahun kemarin ada rincian APBD di website dan poster di setiap kelurahan serta kecamatan di seluruh Jakarta. Maka tahun ini juga harus ada, supaya mudah diakses masyarakat," ulas dia.

Karenanya, ICW meminta supaya Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, memenuhi janjinya pada saat kampanye, yakni akan transparan mengenai anggaran di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Ini kan APBD disahkannya sudah lama. Harusnya sudah segera, satu hari atau dua hari ke depan harus segera dipenuhi. Karena itu hak warga untuk tahu informasi," tegas Febri.

Sebelumnya, pada saat kampanye, Gubernur DKI Jakarta, Joko Wododo, berjanji akan memampang semua alokasi APBD DKI Jakarta setiap tahunnya. Saat itu, Jokowi berjanji akan memajang poster APBD DKI di seluruh kantor kecamatan dan kelurahan serta di website resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Namun, untuk tahun 2014 ini, janji Jokowi belum dipenuhi sama sekali. Padahal APBD DKI Jakarta 2014, sebesar Rp 72 trilliun sudah disetujui DRPD DKI Jakarta sejak 22 Januari 2014 lalu. (chi/jpnn)