Arah Koalisi PPP Hanya Bisa Diubah di Muktamar

jpnn.com - JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tampaknya tidak memiliki kesempatan untuk menempatkan kadernya di kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Pasalnya, partai berlambang Ka'bah itu baru dimungkinkan menyeberang dari Koalisi Merah Putih pasca-penyelenggaraan muktamar VIII.

Menurut Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, sesuai kesepakatan maka muktamar VIII akan digelar setelah pemerintahan baru terbentuk. Artinya, setelah Jokowi-JK menentukan semua menteri-menterinya.

"Saya kira soal koalisi sudah final, koalisi baru bisa diubah di muktamar. Itu apabila dipandang perlu," kata Suryadharma di kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (9/9) malam.

Seperti diketahui, saat ini PPP masih menjadi anggota Koalisi Merah Putih. Sebagai bagian dari koalisi pendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, PPP otomatis memilih berada di luar pemerintahan Jokowi-JK.

Meski demikian Suryadharma tidak menepis kemungkinan PPP merubah arah koalisi dan bergabung ke kubu Jokowi-JK. Namun, sekali lagi diingatkannya bahwa hal itu baru bisa dilakukan setelah ada keputusan muktamar.

"Muktamar adalah forum tertinggi dan bisa melakukan apa saja. Jadi bisa saja (berubah haluan)," tutupnya.(dil/jpnn)