Asosiasi Dosen Desak SBY Sikapi Kecurangan di Pilpres

jpnn.com - JAKARTA - Sejumlah pengajar di perguruan tinggi yang tergabung dalam Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar mengambil tindakan hukum dan politik untuk menyikapi perkembangan pasca-pemilu presiden yang hasilnya kemarin diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Langkah SBY itu dianggap perlu setelah calon presiden Prabowo Subianto menolak pelaksanaan Pilpres 2014 dengan alasan cacat hukum karena banyak kecurangan.

Ketua Umum ADI, Armai Arief mengatakan, sudah semestinya Presiden SBY segera mengambil tindakan. “Baik tindakan hukum maupun politik untuk kemaslahatan bangsa dan negara," kata Armai dalam keterangannya, Rabu (23/7).

Sedangkan Ketua Departemen Hukum ADI, Syaiful Bakhri mengatakan, SBY perlu bertindak tegas menyikapu pelanggaran pidana yang nyata di Pilpres 2014. Sebab, banyak temuan-temuan yang sudah dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Syaiful menambahkan, Bawaslu pun sudah merekomendasikan langkah-langkah khusus untuk Komisi Pemilihan Umum. Misalnya, Bawaslu telah merekomendasikan terjadinya pelanggaran pilpres di 15 provinsi. "Oleh karena itu hasil verifikasi KPU bisa batal demi hukum," kata dia.

Sebelumnya, Prabowo mengatakan dirinya tidak bersedia mengorbankan mandat yang telah diberikan oleh rakyat untuk melegitimasi kecurangan di pilpres. "Kami siap menang dan siap kalah dengan cara yang demokratis dan terhormat," kata Prabowo.(boy/jpnn)