Awasi Upaya Bentuk Dinasti Keluarga

Jumat, 12 Maret 2010 – 20:26 WIB

JAKARTA -- Pengamat pemerintahan lokal dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Cecep Effendi mengatakan, persoalan yang muncul dalam pilada 2010 ini secara umum sama dengan persoalan yang ada pada saat pilkada 2005. Antara lain yakni masalah data pemilih, model penetapan calon yang dilakukan tertutup oleh partai, dan persoalan lemahnya pengawasan panwas. Namun, khusus pengawasan oleh panwas ini diperkirakan akan cukup merepotkan pada pilkada 2010 ini karena ada polemik soal pembentukan panwas.

Di luar persoalan-persoalan yang umum itu, menurut Cecep, pada pilkada 2010 ini banyak sekali calon yang merupakan keluarga dekat dari kepala daerah yang masih menjabat sekarang. Hal ini lantaran kepala daerah yang masih berkuasa itu sudah tidak bisa lagi mencalonkan, karena sudah dua periode.

"Jadi, yang membedakan dengan pilkada 2005, di pilkada 2010 ini muncul upaya melanggengkan dinasti keluarga kepala daerah. Istri kepala daerah, atau anaknya, adiknya, keponakannya, ikut mencalonkan. Ini harus dicermati," ujar Cecep Effendi kepada JPNN usai diskusi di gedung DPR, Jakarta, Jumat (12/3).

Menurut peneliti di The Indonesian Institute itu, upaya pelanggengan dinasti di tingkat lokal itu tidak baik bagi kepentingan pembangunan daerah. Pasalnya, seseorang menjadi kepala daerah itu harus dipilih karena punya kemampuan, bukan karena dia anggota keluarga kepala daerah yang masih berkuasa. Dikatakan, kepala daerah di era otonomi ini sangat strategis dan mesti punya kemampuan mengemban 31 jenis urusan yang diserahkan ke daerah. (sam/jpnn)