Bahlil & Sarmuji: Hilirisasi dan Transisi Energi Menuju Negara Industri

jpnn.com - Indonesia memiliki kekayaan alam untuk membangun industri besar. Persoalannya adalah seberapa jauh kita mampu mengubah kekayaan itu menjadi penguasaan teknologi, pekerjaan berkualitas, dan perusahaan nasional yang tangguh.

Selama nilai tambah terbesar masih diciptakan di luar negeri, manfaat sumber daya kita belum sepenuhnya bekerja bagi kesejahteraan rakyat.

Penunjukan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi pada 1 Oktober 2026 membuka kesempatan memperkuat arah tersebut. Pada hari yang sama, Presiden Prabowo Subianto melantik Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, sebagai Menteri Perindustrian. Saya melihat kedua penunjukan ini menyediakan peluang menyambungkan kebijakan sumber daya, energi, dan manufaktur dalam agenda industrialisasi yang lebih utuh.

Hubungannya konkret. Hilirisasi menghasilkan bahan olahan dan material industri. Industri membutuhkan energi yang andal dengan biaya kompetitif. Transisi energi membutuhkan kemampuan manufaktur untuk menghasilkan peralatan dan komponennya. Ketika ketiganya direncanakan bersama, Indonesia mempunyai kesempatan memperbesar manfaat investasi sekaligus memperkuat daya saing.

Skala agenda ini sudah besar. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mencatat investasi hilirisasi sepanjang 2025 mencapai Rp584,1 triliun, tumbuh 43,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kontribusinya mencapai 30,2 persen dari total realisasi investasi nasional. Angka tersebut menunjukkan besarnya modal yang telah masuk, sekaligus menegaskan kebutuhan memastikan kualitas hasilnya.

Tahap berikutnya perlu membawa Indonesia semakin jauh dalam rantai produksi. Pengolahan mineral harus terhubung dengan industri komponen dan produk akhir. Nikel membuka peluang pengembangan material baterai; tembaga menopang kabel serta peralatan listrik; aluminium mendukung manufaktur dan konstruksi. Setiap peluang harus diuji berdasarkan pasar, teknologi, dan keekonomiannya.

Dalam konteks ini, pengalaman Bahlil memberikan alasan yang kuat bagi penugasannya. Perjalanannya memimpin BKPM, Kementerian Investasi, dan Kementerian ESDM mempertemukan persoalan investasi dengan pengelolaan sumber daya serta penyediaan energi.

Menurut saya, pengalaman lintas bidang tersebut merupakan bekal penting untuk menyelesaikan hambatan yang sering muncul di antara kewenangan kementerian.