Bakom Seharusnya Diisi Praktisi PR, Komunikasi Pemerintah Tidak Cukup Hanya Publikasi

jpnn.com, JAKARTA - Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) dinilai perlu melakukan perubahan pendekatan dalam menjalankan komunikasi publik.

Konsultan Komunikasi Senior REQComm Strategic Consultant Retno Kusumastuti menyebut posisi strategis di Bakom idealnya diisi praktisi public relations (PR) profesional.

Menurut Retno, tantangan komunikasi pemerintah saat ini tidak lagi sebatas menyebarluaskan informasi kebijakan.

“Komunikasi publik bukan hanya memastikan informasi sampai kepada masyarakat, tetapi bagaimana pesan itu dipahami, dipercaya, dan diterima tanpa menimbulkan resistensi,” kata Retno di Jakarta, Minggu (4/10).

Dia menilai pola komunikasi yang terlalu birokratis membuat pemerintah cenderung berorientasi pada output administratif.

Misalnya, mengukur keberhasilan dari jumlah siaran pers, konferensi pers, atau materi sosialisasi yang diproduksi.

Padahal, kata Retno, komunikasi pemerintah semestinya berorientasi pada perubahan persepsi dan tingkat kepercayaan masyarakat.

“Praktisi PR terbiasa melihat outcome. Apakah publik memahami kebijakan, apakah trust terjaga, dan apa risiko reputasinya,” ujarnya.