Banyak Kerusuhan, Otda Gagal

BANDUNG -- Pengamat pemerintahan lokal dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, banyaknya kasus kerusuhan yang melibatkan massa di sejumlah daerah, menunjukkan kebijakan otonomi daerah (otda) gagal. Alasan dia, salah satu target kebijakan otda adalah penciptaan iklim demokrasi di tingkat lokal. Sedang demokrasi, lanjutnya, bisa dinilai berhasil jika tercipta saling percaya antarwarga masyarakat, dan antara warga masyarakat dengan pemerintah.

"Sedang kerusuhan massa menunjukkan adanya distrust. Tidak hanya di Aceh, Papua, tapi juga di tingkat daerah dengan skala yang berbeda-beda. Tidak hanya di Tarakan, tapi juga di Bekasi yang tidak jauh dari Jakarta. Padahal, demokrasi mestinya menciptakan trust tinggi antara warga dengan warga, dan antar warga dengan pemerintah," ujar Siti Zuhro saat diskusi dengan Pokja Wartawan Kemdagri di Bandung, Minggu (3/10).

Lebih lanjut disebutkan, kekerasan yang melibatkan massa juga banyak terjadi dalam pelaksanaan pemilukada 2010. Dibandingkan pemilukada 2005, kekerasan di pemilukada 2010 lebih menyolok. "Pada 2010 agak menyentak dalam penggunaan kekerasan. Bahkan, baru pada tahapan pencalonan, sudah terjadi aksi kekerasan, seperti terjadi di Mojokerto," bebernya.

Kemendagri, yang punya tupoksi menciptakan keamanan di daerah, dengan demikian, dianggapnya gagal. Dia malah menilai, Kemdagri di bawah kepemimpinan Gamawan Fauzi selama ini lebih banyak berwacana saja. "Dalam 100 hari pertama, saya tidak melihat sesuatu yang dikerjakan Kemendagri. Yang ada hanya wacana," katanya lugas. Dia mengatakan, mestinya dalam 100 hari pertama, Gamawan bisa menciptakan pondasi yang kokoh, seperti saat dia menjadi bupati Solok, Sumbar. (sam/jpnn)