Bawaslu: Pendidikan Politik Penting untuk Hindari Masyarakat dari Polarisasi

Dengan demikian, Pemilu 2024 berhasil mereduksi politisasi SARA, hoaks, dan ujaran kebencian di media sosial dengan sangat signifikan. Maka dari itu, Bagja memandang perlu ada kerja sama dari semua stakeholder.
 
“Oleh sebab itu, Bawaslu berpendapat dan meyakini bahwa cek fakta merupakan pilar utama dalam membangun peradaban yang bermatabat dan menciptakan kontestasi politik dalam demokrasi yang menjadi berkualitas dan berintegritas dan terhindar dari berita hoaks dan ujaran kebencian,” ucap Bagja. 
 
Alasanya, lanjut dia, masyarakat sebagai pemegang kedaulatan harus disuguhi berbagai macam pendidikan politik yang bertanggung jawab.

Bagja melanjutkan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya verifikasi dalam mengisi kualitas demokrasi dalam konteks pemilihan tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri melainkan perlu kolaborasi bersama.
 
“Mari terlibat aktif melakukan pengawasan melalui pengawasan partisipatif serta memperluas pendidikan politik kepada masyarakat yang benar,” kata Bagja.

Bagja menambahkan, jika masyarakat mendapati dugaan pelanggaran yang dilakukan peserta pemilihan untuk langsung melaporkannya ke Bawaslu. Sehingga, pihaknya dapat melakukan penelusuran.

“Laporkan kepada kami dalam hal terdapat dugaan pelanggaran pemilihan yang dalam bentuk misinformasi, hoaks,  dan politisasi Sara di media sosial,” pungkas Bagja. (jpnn)