Bawaslu Siap jika Pemerintah Tolak Mitra PPL

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Daniel Zuhron, menyatakan tidak masalah jika pemerintah akhirnya menolak usulan mitra pengawas pemilu lapangan (mitra PPL) dibiayai oleh negara.

Alasannya, karena Bawaslu telah menyiapkan skenario pengawasan pemungutan suara sesuai perintah undang-undang, sejak pimpinan Bawaslu periode 2012-2017 dilantik. Baik terkait pengoptimalan daya dukung utama maupun daya dukung tambahan.

"Jadi kalau mitra PPL (ditolak pemerintah), no problem. Kita harus siap hadapi situasi apa pun. Usulan itu kan hadir karena melihat situasi. Dan dalam undang-undang juga kan hanya ada PPL," katanya di Jakarta, Senin (17/2).

Menurut Zuhron, beberapa langkah pengawasan yang telah disiapkan Bawaslu antara lain menyiapkan aparatur hingga ke tingkat paling bawah. Kemudian juga melakukan pemetaan daerah-daerah yang diduga rawan pelanggaran.

"Kita telah membangun basis rawan TPS (tempat pemungutan suara). Sudah dirancang sejak 2012 lalu. Jadi sejak awal kita sudah pikirkan untuk memaksimalkan daya dukung yang tersedia," katanya.

Untuk daya dukung tambahan, Bawaslu menurut Zuhron, hingga kini juga masih terus menghimpun relawan untuk memastikan target pengawasan dapat seluruhnya terawasi.

Selain itu, peraturan KPU menurut Zuhron, juga telah sangat progresif mengatur pengambilan keputusan hingga ke TPS. Hal ini memungkinkan pengawas pemilu bisa lebih intensif dalam melaksanakan tugas pengawasan.(gir/jpnn)