BBM Dijadikan Komoditas Politik

jpnn.com - JAKARTA - Lambatnya pemerintah dalam menurunkan harga BBM di dalam negeri dinilai tak terlepas dari kepentingan politik. Pada rapat kerja antara Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, Senin (27/10), kalangan Komisi VII DPR terus mendesak agar pemerintah segera menurunkan harga BBM. Menurut beberapa anggota Komisi VII DPR, semestinya pemerintah secepatnya menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tanpa harus mengulur-ulur waktu setelah harga minyak dunia jelas-jelas turun secara signifikan.

 Menurut anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PAN, Alvin Lie, bisa saja pemerintah mengurul-ulur waktu penurunan harga BBM karena ada tujuan politik tertentu. "Kebijakan menaikkan atau menurunkan BBM itu kan ada di pemerintah, jadi memang bisa saja diulur-ulur kalau tujuannya untuk komoditas politik. Misalnya saja baru turun menjelang Pemilu untuk popularitas," ujar Alvin.

Sementara anggota FPDIP Effendy Simbolon mengatakan, Menteri ESDM mestinya tidak perlu diskusi panjang lebar dengan kabinet atau pemerintah. "Diskusi dengan pemerintah yang mana lagi? Pak Menteri di sini kan mewakili pemerintah dan sebagai pemerintah. Kecuali kalau ada pemerintah darurat sehingga perlu konsultasi lagi," ujar Effendy.

Anggota FPDIP lainnya, Ismayatun, juga menyampaikan hal serupa. "Saya kira tidak perlu berputar-putar, kesimpulan harus tegas bahwa komisi tujuh DPR  minta pemerintah segera menurunkan harga BBM," ujarnya.

Sedangkan Zulkiflimansyah dari FPKS DPR menyatakan, saat ini adalah momentum yang sangat baik bagi pemerintah untuk menurunkan harga BBM dalam negeri. Karenanya, Zulkiflimansyah meminta pemerintah memanfaatkan momentum ini untuk memperbaiki citra pemerintah.

"Saya kira inilah kesempatan terbaik itu, kalau dulu citra pemerintah anjlog akibat kenaikan harga BBM maka saat inilah waktunya menaikkan citra pemerintah dengan menurunkan harga BBM," katanya.  "Kalau cara itu tidak ditempuh pemerintah, sulit bagi kita untuk menjelaskan kepada rakyat apapun alasannya," sambungnya.

Terkait soal alasan bahwa subsidi BBM saat ini sudah melebihi anggaran sehingga harganya belum bisa diturunkan, Zulkifli menilai hal itu sama sekali bukan alasan. Justru alasan seperti itu terlalu menyederhanakan masalah sehingga sulit diterima masyarakat.

Dalam kesimpulan akhir raker yang dipimpin Ketua Komisi VII DPR Erlangga Hartarto itu, Komisi VII meminta pemerintah segera menurunkan harga BBM. Komisi VII juga meminta pemerintah meninjau sistem penentuan harga agar pemerintah lebih fleksibel menyikapi gejolak harga minyak dunia.