Begini Permintaan Khusus KPK Untuk Ganjar Pranowo, Penting!

"Dan KPK mengizinkan. Sampai saat ini, datanya ada 2.320 penyelenggara negara level pejabat negara di Pemprov Jateng yang mengisi LHKPN, dan itu bisa tuntas 100 persen," katanya.

Ganjar juga membuat aturan yang mewajibkan semua aparatur sipil negara (ASN) di Jateng juga melaporkan harta kekayaan yang kemudian disebut LHKASN, dan terobosan itu juga berjalan sukses.

"Total ada 38.199 ASN di Jateng, dan semuanya mengisi LHKPN 100 persen. Jadi saat ini saya mengatakan, bahwa LHKPN ini tidak terlalu sulit. Ini barang mudah yang hanya butuh mau atau tidak," ucapnya.

Untuk menertibkan pejabat hingga ASN di lingkungan Pemprov Jateng melaporkan harta kekayaan, Ganjar telah menerbitkan Peraturan Gubernur dan ada sanksi yang dikenakan jika ada yang melanggar atau tidak tertib.

"Saya cek ada satu pejabat di Pemprov yang terkena denda, dia dipotong TPP-nya sebesar 10 persen karena terlambat melaporkan LHKPN."

"Jadi sampai saat ini tingkat kepatuhan penyelenggara negara hingga ASN di Jateng terkait LHKPN bagus. Ini yang kita dorong, rawat dan jaga," katanya.(Antara/jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini: