Bersama Bawaslu Mengukuhkan Demokrasi

jpnn.com - Pemilu kerap disebut sebagai perayaan kedaulatan rakyat. Jika perayaan itu hanya berhenti pada partisipasi masyarakat tanpa diikuti mekanisme pengawasan.

Maka, daulat rakyat berisiko tereduksi menjadi ritualisme demokrasi. Di tengah kompleksitas pemilu serentak dan dinamika politik, menjaga kemurnian suara rakyat menjadi tantangan terbesar bagi peradaban demokrasi Indonesia.

Konstitusi Indonesia mengamanatkan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Dalam konteks pemilu, amanat ini bukan sekadar hak untuk memilih, melainkan hak untuk memastikan pilihan tersebut dihitung dengan jujur, dikelola dengan transparan, dan tidak dibajak oleh kepentingan sempit.

Pengawasan pemilu, dengan demikian, adalah napas dari kedaulatan rakyat itu sendiri.

Dalam setiap siklus lima tahunan, demokrasi Indonesia sering kali terjebak dalam proseduralisme. Baliho mengepung ruang publik, algoritma media sosial membelah persepsi, dan diskursus politik kerap kali tereduksi menjadi sekadar angka-angka elektabilitas.

Di tengah kebisingan itu, Bawaslu berdiri sebagai jangkar yang menjaga agar bahtera demokrasi tidak karam oleh arus pragmatisme kekuasaan.

Namun, pertanyaan mendasar yang layak diajukan, yaitu sejauh mana dampak eksistensi pengawasan pemilu dirasakan dalam kehidupan demokrasi.