BHD Naik Pangkat

Jadi Jendral, Sandang Empat Bintang di Pundak

Senin, 29 September 2008 – 15:00 WIB

JAKARTA-Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri, Bambang Hendarso Danuri, di Mabes Polri, Jakarta, pada Senin (29/9), mengikuti upacara kenaikan pangkat Korp Perwira Tinggi Polri, Bambang yang sebelumnya berpangkat Komisaris Jenderal dengan jumlah bintang tiga, saat ini menjadi Jenderal bintang empat. Upacara kenaikan pangkat dipimpin langsung oleh kapolri Jend Pol Sutanto selaku Inspektur Upacara, kenaikan pangkat tersebut terkait dengan telah terpilihnya Bambang Hendarso selaku kapolri baru menggantikan Sutanto yang akan pensiun 30 September 2008.

Usai upacara, Bambang Hendarso menyatakan dirinya akan melanjutkan pembenahan dalam tubuh Polri seperti yang telah dilakukan oleh pendahulunya Sutanto. “Beliau (Sutanto) sudah meletakan dasar-dasar untuk pembenahan Polri melalui tiga tahapan dan semua sudah berjalan dengan baik,”kata Bambang.

Lebih lanjut dikatakan Bambang, ada satu hal yang dirasakan belum tuntas yakni aspek kultural atau budaya perilaku. “Ini akan kami jadikan momentum secara berkelanjutan yaitu ke arah perbaikan perilaku,” katanya.

Berdasarkan hal tersebut, Bambang menyatakan pihaknya akan mencoba menggali indikator-indikator perubahan perilaku anggota polri, baik dalam hal pelayanan maupun operasional.

Sementara itu untuk prestasi Sutanto yang lain seperti memberantas perjudian, pria murah senyum ini menyatakan akan melanjutkan langkah tersebut ke depan.. “Tidak hanya perjudian, tapi ilegal logging, ilegal mining harus ditindak lebih tegas,” ujarnya. Sementara itu, Kapolri Jend pol Sutanto saat ditemui menyatakan dirinya yakin penerusnya bisa lebih meningkatkan citra Polri lebuh baik di mata masyarakat. “Saya bersama-sama beliau (Bambang) di Lembaga Pendidikan dan di unit-unit kerja polisi di daerah, kinerja beliau sangat bagus sekali,” ujar Sutanto.

Senada dengan Bambang, Sutanto pun mengungkapkan bahwa ada satu aspek dalam reformasi kepolisian yang harus dilanjutkan oleh penerusanya yakni aspek kultural atau budaya perilaku. “Perilaku di masa lalu yang masih menyimpang ke depan harus sudah sesuai keinginan masyarakat, ini butuh proses, makanya harus dimulai dari pendidikan,” ujarnya. Untuk kurikulum pendidikan lanjut Sutanto, kepolisian harus dirubah kearah polisi yang bersifat melayani masyarakat. Berdasarkan itu, untuk dapat masuk Bintara atau Akpol harus seobjektif tanpa ada KKN, selain itu, yang perlu diperhatikan adalah masalah kesejahteraan. “Gaji yang minim tentu menjadi hal yang menyebabkan pelanggaran oleh anggota Polri,” tambahnya.(rie/JPNN)