BI Minta Relaksasi DNI Genjot Ekspor

jpnn.com - JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menyambut postif rencana pemerintah dalam merevisi Daftar Negatif Investasi (DNI) bagi lima sektor yanag selama ini tertutup bagi pemodal asing. Namun, Gubernur BI Agus Martowardojo  meminta revisi DNI diarahkan untuk meningkatkan ekspor dan mengurangi impor. Khususnya agar ada perbaikan defisit neraca transaksi berjalan yang telah terjadi selama tujuh kuartal tahun ini.

"Kalau kita membuka kesempatan bagi investor asing untuk masuk, maka harus dikaji bahwa itu dilakukan untuk perbaikan dari kegiatan neraca transaksi," ungkapnya di Gedung BI, (8/11).

Seperti diwartakan, pemerintah bakal membuka dan melonggarkan batasan kepemilikan asing pada sejumlah sektor melalui draf revisi DNI tahun ini. Sektor usaha yang semula tertutup dan akan dibuka 100 persen itu antara lain bandar udara, pelabuhan, terminal barang, terminal darat, dan periklanan.

Menurut Agus, relaksasi tersebut perlu dibarengi perbaikan pada beberapa masalah yang sering ditemui dalam pembangunan infrastruktur. Misalnya, rendahnya inisiatif pembentukan public private partnership dalam pembangunan infrastruktur.

Kemudian masalah pembiayaan dalam proyek infrastruktur. Masalah lainnya adalah lamanya proses perizinan dan pembebasan lahan bagi proyek infrastruktur. "Baik sekali Indonesia mereview sektor yang dibuka untuk investor asing. Namun kita juga perlu lakukan persiapan," ujarnya.

Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara menjelaskan, pihaknya saat ini masih berfokus pada tantangan utama defisit transaksi berjalan. Saebab, transaksi berjalan yang defisit tersebut harus dibiayai foreign direct investment maupun protofolio.

"Jadi yang lebih utama transaksi berjalan jangan defisit. Kalau seandainya kita mau mengganti investasi portofolio dengan foreign direct investment tidak apa-apa. Tapi pilih yang benar-benar baik untuk memperbaiki transaksi berjalan, yaitu memperbaiki ekspor," jelasnya.
 
Karena itu, perbaikan kapasitas dan industri hulu diperlukan agar indonesia tak lagi mengimpor dari luar. "Jadi perlu ada satu kajian yang baik dan fokus. Lakukan reformasi struktural, ini kita lakukan dengan terarah, koordinasi penuh antara BI dan pemerintah pusat, pemda, serta pelaku usaha," jelasnya. (gal/oki)