Biaya Pilkada di 204 Daerah Rp 5,5 Triliun

jpnn.com - JAKARTA – Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kapuspen Kemendagri) Dodi Riadmadji mengatakan,  hingga saat ini masih terdapat tiga daerah otonomi baru (DOB) yang belum menganggarkan biaya pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015.

Ketiga daerah tersebut masing-masing Buton Selatan, Buton Tengah dan Buton Barat yang terdapat di Provinsi Sulawesi Tenggara. Selain itu juga terdapat satu provinsi yang sudah menganggarkan namun belum seratus persen, yaitu Provinsi Bengkulu.

“Dari 204 daerah yang rencananya akan melaksanakan pilkada di 2015, juga terdapat sepuluh daerah yang sudah menganggarkan, namun belum merincinya dalam penjabaran APBD. Antara lain Jambi. Kemudian beberapa kabupaten/kota di Sumatera Barat, seperti Limapuluh Kota, Sijunjung. Kemudian Muko-Muko, Ketapang, Pangkap, Halmahera Timur, Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak,” ujarnya, Rabu (24/2).

Terhadap tiga daerah yang belum menganggarkan biaya pelaksanaan pilkada, Kemdagri kata Dodi, telah melakukan berbagai upaya. Antara lain memfasilitasi pertemuan KPUD dengan pemerintah daerah setempat.

“Kalau alasannya perangkat daerah belum tertata, DPRD belum siap dan KPUD belum terbentuk, saya kira semua bisa diatasi lewat daerah induk. Jadi kita harapkan dapat segera,” katanya.

Saat ditanya berapa anggaran biaya pelaksanaan pilkada di 204 daerah, menurut Dodi berkisar Rp 5,5 triliun.

“Totalnya kalau dari data yang saya pegang sekarang itu sekitar Rp 4,9 triliun. Tapi itu belum empat daerah yang belum menganggarkan dan sepuluh daerah yang sudah menganggarkan namun belum merincinya. Jadi kalau semua sudah dimasukkan, totalnya mungkin sekitar Rp 5,5 triliun,” katanya.(gir/jpnn)