BPK Bisa Berpotensi Jadi Institusi Oposisi

jpnn.com - JAKARTA - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) diminta tidak hanya fokus menyusun calon anggota kabinet, dan memperhatikan pemelik UU MD3 dan revisi UU Pilkada. Namun beberapa pihak meminta agar mencermati rekrutmen anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Sebagai oposisi, Koalisi Merah Putih (KMP) akan tetap mengagendakan berbagai isu politik untuk mengkritisi Jokowi. Prosesnya telah dimulai melalui pengesahanan UU MD3, revisi UU Pilkada dan juga yang tidak peting pemilihan calon anggota BPK yang saat ini sedang berproses di DPR," kata Pendiri Jokowi Watch, Iskandar Sitorus dalam rilisnya, Minggu (14/9).

Jika sikap oposisi ini nantinya juga bias ke dalam institusi BPK (sebagai auditor negara), menurut Iskandar, berpotensi mengganjal pemerintahan Jokowi dalam bidang efektiftas penggunaan APBN.

"Kalau disimak, proses rekrutmen calon anggota BPK yang terjadi di DPR saat ini, ada indikasi KMP lebih dominan dalam meloloskan jagoannya lolos sebagai anggota BPK," ujarnya.

Kalau nantinya dominan diisi oleh KMP menurut Iskandar, BPK bisa saja menjelma menjadi institusi "oposisi" di bidang auditor. "Semua laporan keuangan lembaga negara sangat mungkin dipersalahkan terus," tegasnya.

"Kalau Jokowi tidak mencermati ini, maka akan sia-sia seluruh terobosan program yang akan dieksekusi Jokowi nantinya seperti kelautan yang terintegrasi," pungkasnya. (fas/jpnn)